Latar Belakang Calon Perseorangan dalam Pilkada

Latar Belakang Calon Perseorangan dalam Pilkada untuk Indonesia baru

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui jalur perseorangan atau yang dikenal jalur independen mulai berlaku sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini lahir atas dasar pertimbangan diantaranya : 

  1. penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum 
  2. mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan. 

Selain pertimbangan di atas sebagai Latar Belakang Calon Perseorangan dalam Pilkada, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 lahir atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-V/2007 23 Juli 2007 yang mengamanatkan perubahan terhadap Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Keputusan MK ini sendiri lahir atas permohonan judicial review atas UU no 32 Tahun 2004 yang diajukan oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Ranggalawe. 

Pasca Keputusan MK dan UU No 12 Tahun 2008 maka pintu menuju pencalonan kepala Daerah (KDH) tidak mutlak lagi menjadi milik partai politik. Walaupun sebenarnya di Propinsi Aceh, kran maju Pilkada melalui jalur independen telah dibuka terlebih dahulu. Dan dua kepala daerah berhasil duduk sebagai kepala daerah di Propinsi Aceh yakni : 

  1. Irwandi Yusuf dan M. Natsir terpilih sebagai gubernur dan wakil Gubenur Aceh melalui jalur perseorangan 
  2. Dan Tengku Nurdin Abdurrahman dan Tengku Busmadar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireun Propinsi Aceh 

Sejak ini pula di daerah seluruh Nusantara, Pilkada mulai di warnai calon Kepala Daerah dari jalur perseorangan. Pilkada yang biasanya hanya 3-5 pasangan calon berubah lebih banyak dan bahkan dapat mencapai hingga 10 pasang Calon. Dimana persyaratan Calon Perseorangan cukup melalui dukungan masyarakat melalui dukungan persetujuan dan KTP. 

Walaupun demikian, dalam perkembangannya selama lebih lima tahun tercatat hanya sedikit calon perseorangan yang dapat memenangi pilkada. Namun sedikit banyak Calon melalui Jalur perseorangan telah menorehkan warna baru dalam alam demokrasi untuk mewujudkan Indonesia Baru yang lebih baik.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar