Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pilkada

Latar Belakang Calon perseorangan dalam Pilkada sebelumnya telah disampaikan sebagai amanat keputusan MK dan dilanjutkan dengan UU No. 12 Tahun 2008. Dimana dalam UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pilkada diatur dalam pasal 59 ayat 2a tentang persyaratan dukungan untuk gubernur dan ayat 2b tentang persyaratan dukungan untuk Bupati/Walikota melalui Jalur perseorangan/independen sebagaimana berikut :

Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pilkada untuk Indonesia Baru

(2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: 

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen); 
b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen); 
c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan 
d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). 

(2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: 

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen); 
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen); 
c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan 
d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). 

(2c) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2a) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud. 

(2d) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. 

(2e) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 


Melalui persyaratan ini tidak heran jika dalam pilkada disebuah daerah, pasangan Calon yang berkompetisi dapat mencapai 10 Pasang Calon KDH. Hal ini tentu memberikan alternatif pilihan yang lebih baik bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya menuju arah yang lebih baik. 

Perkembangan terakhir para kandidat KDH yang bakal berkompetisi di 2015 sedikit galau mengingat aturan tentang pelaksanaaan pilkada belum jelas. Informasi terakhir bahwa Rancangan UU tentang Pilkada masih dalam pembahasan. Hal ini tentu akan mengubah bukan saja Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pilkada, bahkan sistem dalam Pilkada kemungkinan juga akan berubah. Apalagi mengingat bahwa tidak dipungkuri pembahasan sebuah Undang-undang tidak hanya berdasarkan kepentingan masyarakat dan kestabilan pemerintahan namun seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan arah kondisi politik saat undang-undang tersebut disusun. 

Melihat kondisi hiruk pikuk politik saat menjelang Pilpres dan para anggota legislatif masih disibukan dengan pertarungan pemilu kedua melalui Mahkamah kontitusi terkait perolehan suara pemilu legislatif 9 april 2014 kemarin, kemungkinan di tahun 2015 pilkada masih menggunakan aturan yang lama yaitu UU No 12 tahun 2018. Semoga Rancangan Undang-undang tentang pilkada nantinya dapat mewujudkan Indonesia Bangkit menuju Indonesia baru yang lebih baik dan afdol.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar