Persyaratan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota

Persyaratan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota telah diatur dalam dalam Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Walikota  yakni pada Pasal 7
Persyaratan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota Indonesia baru Afdol

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
       a.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.    setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.    berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d.    telah mengikuti Uji Publik;
e.    berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;
f.     mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
g.    tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h.    tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i.      tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j.      menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k.    tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l.      tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m.  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
n.    belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
o.    berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
p.    tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota;
q.    tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
r.     memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
s.    mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
t.      berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Sementara  KPU membuat dalam aturan pelaksanaan yang dalam PKPU tentang PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA dimana draft atau rancangannya dapat didonlod disini. sedangkan download Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Walikota disini

Jika Kita bandingkan antara kedua peraturan tersebut ada perbedaan syarat antara yang disyaratkan Perpu dengan PKPU tersebut ada perbedaan yang mendasar yaitu dimana poin huruf (i)   tidak pernah melakukan perbuatan tercela; tidak terdapat dalam draft PKPU.

Sedangkan untuk melihat bagaimana konsistensi peraturan perundang-undangan mengatur tentang pilkada langsung dalam perjalanan sejarah Bangsa indonesia dapat dilihat dalam Sejarah Perkembangan dan Perubahan syarat Calon Gubernur, Bupati dan walikota.

Semoga Pilkada ke depan semakin berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dengan memipin secara adil, mau merakyat bersama masyarakatnya dan komitmen terhadap amanah yang diberikan guna mewujudkan Indonesia Baru yang lebih afdol.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli

2 komentar :

  1. SYARAT BAGI CALON GUBERBUR DAN WAKIL DALAM PILKADA JAKARTA 2017
    Apakah kita sependapat bahwa korupsi sudah merupakan bahaya terbesar bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa? Korupsi sudah merajalela ke semua lapisan masyarakat kita.
    Apalagi saya yakin bahwa kebanyakan petinggi penyelenggara Negara ini suka dan begitu mudahnya disuap, doyan korupsi apapun konsekuensinya (yang ada sekarang terlalu ringan).
    Untuk gubernur kita mendatang, ia harus bebas, dan sejauh mungkin dari korupsi. Korupsi harus dicegah sedini mungkin, sebelum benar-benar terjadi demi kselamatan masyarakat dan ‘bakal’ pelaku korupsi sendiri. Lebih baik ditemukan sebelum ikut pilgub daripada ditangkap setelah menjadi gubernur!
    Usul saya: Perlu ada empat syarat (mutlak) bagi cagub dan cawagub DKI Jakarta sebagai berikut:
    1. Setiap cagub dan cawagub harus serahkan Laporan Harta dan Kekayaanya pada KPK, berikut Bukti pembayaran pajak terkait.
    2. Di mana perlu, cagub dan cawagub harus menyiapkan pembuktian harta terbalik (dari mana asal dana untuk kepemilikannya) kepada KPK.
    3. Calon tersebut harus lapor dan mengikuti program TAX AMNESTY pemeritah RI.
    4. Calon tersebut tidak pernah terdaftar di PANAMA PAPERS sekalipun belum pernah memperoleh keuntungan dari pengurangan pajak terkait
    Semoga warga Jakarta dipimpin gubernur yang bersih dan lawan korupsi.

    BalasHapus
  2. Makasih info Persyaratan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikotanya, gan sangat mencerahkan

    BalasHapus