Revisi Undang-undang untuk kepentingan golongan atau masyarakat

Ketika menjelang Tahun Politik, perubahan peraturan seakan menjadi hal wajib dilakukan. Anda tentu merasa hal ini merupakan perbaikan menuju perubahan yang lebih baik. Namun terkadang kesan tersebut menjadi sirna ketika pertimbangan-pertimbangan politik lebih mengemuka. Sehingga tidak heran memunculkan tanda tanya besar apakah Revisi Undang-undang memang untuk masyarakat atau hanya untuk memenuhi kepentingan sekelompok golongan masyarakat?
Revisi Undang-undang untuk kepentingan golongan atau masyarakat indonesia baru afdol

Kita sebut saja Undang-undang Pilpres dan legislatif yang lalu, alasan revisi seakan memunculkan untuk mengganjal satu pihak dengan pihak lain untuk dapat berkompetisi merebut hati rakyat. Anda mungkin masih ingat perubahan persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam Undang-Undang Pilpres. Almarhum Gusdur pernah terganjal dengan aturan kesehatan. Demikian juga Megawati Soekarno Putri menghangatkan revisi Undang-undang terkait dengan persyaratan pendidikan terakhir calon Presiden.

Pada saat ini pasca pengesahan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, revisi undang-undang kembali dilakukan. Menurut catatan Indonesia Baru Afdol terdapat 7 revisi UU pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bakal dilakukan hingga rapat paripurna tanggal 17 Februari ini. 

Namun revisi ini memunculkan tanda Tanya apakah Revisi Undang-undang untuk kepentingan golongan atau masyarakat. Karena revisi yang dilakukan dapat menjadikan UU Pilkada berpotensi menghadang atau menghempang calon tertentu untuk dapat bersaing dalam pilkada. Hal ini seperti rencana menaikkan tingkat pendidikan dan usia minimal bagi calon Gubernur, Bupati dan walikota. Kita akui hal ini dapat berimplikasi baik, namun perlu dipertimbangkan juga bagi kandidat bakal calon yang telah jauh-jauh hari mempersiapkan diri.

Disamping itu revisi uu pilkada juga dapat berupa ketidakadilan dan diskriminasi dalam Perppu No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena pasal-pasal UU yang tidak adil justeru tidak mendapatkan bahasan. Hal ini tentu semakin memperlihatkan bahwa aturan yang dibuat hanya berpihak pada salah satu kelompok. Dan bahkan peraturan yang ada justeru berpotensi menekan pada kelompok tertentu. Jauh dari asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar