Sejarah Perkembangan dan Perubahan syarat Calon Gubernur, Bupati dan walikota

Untuk dapat mengetahui Sejarah Perkembangan dan Perubahan syarat Calon Gubernur, Bupati dan walikota tentu kita harus melihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala Daerah atau pilkada. Dalam ini kita memperhatikan Undang-undang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
Sejarah Perkembangan dan Perubahan syarat Calon Gubernur, Bupati dan walikota Indonesia Baru Afdol

Ada tiga peraturan yang mengatur tentang Pilkada secara langsung yaitu 
  1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  3. Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Terkait dengan Perkembangan dan Perubahan syarat Calon Gubernur, Bupati dan walikota dapat dilihat sebagai berikut :

1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan ada 16 persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Gubernur, Bupati dan walikota secara lengkap dapat dilihat dalam tulisan syarat Calon Gubernur, Bupati dan walikota sesuai UU No 32 Tahun 2004.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tetap mensyaratkan 16 persyaratan yang harus dimiliki seorang Calon Kepala Daerah atau Calon Gubernur, Bupati dan walikota secara lengkap dapat dilihat dalam tulisan syarat Calon Gubernur, Bupati dan walikota sesuai UU No 12 Tahun 2008. Adapun perubahannya antara lain :
  • Mengubah poin (d.) berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; menjadi d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil
  • Mengubah poin (f.) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; menjadi f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  • Menghapus poin (l.) l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

3. Sementara Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang dikeluarkan Presiden SBY sebelum habis masa bhaktinya dinyatakan bahwa ada 20 Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang Calon Kepala Daerah atau Calon Gubernur, Bupati dan walikota secara lengkap dapat dilihat dalam tulisan syarat Calon Gubernur, Bupati dan walikota sesuai Perppu No 1 Tahun 2014. Adapun perubahannya dari aturan sebelumnya yaitu antara lain :
  • Menghapus kata “pemerintah” pada poin (b.)
  • Menambah di poin (d.) d. telah mengikuti Uji Publik;
  • Memunculkan kembali syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela pada poin (i) sebagaimana terdapat dalam UU 32 Tahun 2004 namun dihapus dalam UU no 12 Tahun 2008
  • Menghapus persyaratan “mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; “
  • Mempertegas persyaratan “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;”
  • Mengubah syarat “mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.” Yang diatur dalam UU no 12 Tahun 2008 namun dibatalkan dengan keputusan MK NOMOR 17/PUU-VI/2008 menjadi “berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;”
  • Menambah syarat pada poin (q.) tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
  • Menambah syarat pada poin (r.) memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
  • Menambah syarat pada poin (s.) mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
  • Menambah syarat pada poin (t.) berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
Jika kita perhatian dari Perkembangan dan Perubahan syarat Calon Gubernur, Bupati dan walikota dari beberapa peraturan yang ada dapat diberi catatan Peraturan perppu no 1 Tahun 2014 kurang dapat mencerminkan asas sebagaimana peraturan perundang-undangan dibuat yang diantara dapat menyebabkan :
  1. Tidak konsisten menuju arah pilkada yang mencerminkan asas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  2. diskriminatif terhadap salah satu atau kelompok profesi masyarakat
secara lengkap dampak perubahan persyaratan yang dimaksud dalam perppu no 1 Tahun 2014 secara lengkap dapat dilihat dalam tulisan Asas yang terabaikan dalam Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Hal ini dapat kita maklumi bahwa pembuatan Perppu dilakukan dalam waktu yang singkat dan keberanian mantan Presiden RI SBY dalam mengeluarkan Perppu juga patut diacungkan jempol. Oleh karena itu wajar jika anggota DPR-RI telah mengesahkannya pada paripurna tanggal 20 Januari 2015 dan akan mervisinya hingga paripurna tanggal 17 Februari 2015.

Semoga Pilkada dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin di daearah yang adil, merakyat dan komitmen dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat daerah masing-masing.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar