Gugatan UU Pilkada di MK

Menarik untuk dibahas bahwa di Mahkamah Konstitusi saat ini seperti kebanjiran gugatan UU Pilkada yakni persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Daerah yang dianggap tidak adil dan diskriminatif. Termasuk yang diajukan oleh penulis yang juga maju dalam pencalonan Bupati Simalungun sekaligus pemohon juga melakukan Gugatan UU Pilkada di MK. 
Gugatan UU Pilkada di MK sikap afdoli untuk indonesia baru afdol


Berbeda dengan penulis yang berangkat dengan materi gugatan tiga poin yaitu :
  1. Pemilihan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara paket bersama wakilnya telah bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 jelas mengamanatkan yang dipilih secara demokratis hanyalah Gubernur, Bupati dan walikota tidak termasuk wakil Gubernur, wakil Bupati dan wakil walikota.
  2. Ketidakadilan masing-masing calon Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan latar belakang pekerjaan dan Jabatan. Terdapat diskriminasi terhadap calon dengan pekerjaan tertentu. Calon dari PNS harus berhenti dari pekerjaan dan jabatan, calon dari Pegawai BUMN/D hanya berhenti dari jabatan, sementara calon dari Incumbent dan DPR-RI/DPD-RI/DPRD tetap secara pekerjaan dan jabatan. Padahal seharusnya untuk keadilan setiap calon harus berhenti sementara dari pekerjaan dan berhenti dari jabatan apapun pekerjaan dan jabatannya masing-masing sebelum mencalon. Memaksa salah satu calon untuk berhenti total dari pekerjaan bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
  3. Syarat calon perseorangan yang tidak obyektif dan Diskriminasi terhadap Calon perseorangan dimana harus menggunakan data penduduk sebagai jumlah syarat dukungan calon perseorangan. Padahal Calon perseorangan mengumpulkan dukungan melalui fotocopi KTP. Sementara dalam data penduduk terdapat penduduk yang belum mencapai 17 Tahun dan belum memiliki KTP. Sehingga terdapat banyak selisih jumlah dukungan yang harus diberikan pada pendafatar. Sebagai contoh Penggugat sebagai Bakal Calon Bupati Simalungun Jumlah dukungan sebagai calon Bupati sebanyak 62.694 orang pemilih dihitungkan 7,5% dari 833.251 jiwa penduduk kabupaten Simalungun (data BPS 2014). Sementara jika menggunakan data pemilih dukungan yang dibutuhkan hanya sebanyak 47.812 pemilih dihitung 7,5% dari 637.496 (DPT Pilpres 2014 maka terdapat selisih sebanyak 14.682 dukungan masyarakat yang harus dipenuhi pemohon saat pendaftaran sebagai calon Bupati Simalungun.
Disamping menguji secara materil dengan poin diatas, dalam posita pemohon juga menyampaikan dalil-dalil tentang gambaran uji formil UU Pilkada. Namun pemohon tidak mengajukannya dalam petitum karena urgent UU Pilkada tersebut yang dapat mengakibatkan UU Pilkada gugur secara keseluruhan, disamping saran rekan-rekan tentang beban politik yang terlalu besar untuk mengajukan uji formil UU dan terbukti belum ada yang berhasil diterima uji formilnya.

Terakhir penulis juga mengajukan provisi yang petitumnya agar majelis hakim menunda tahapan pilkada sampai UU yang menjadi pokok gugatan telah diputus MK.

Mengingat beberapa teman agar membagi bahan terkait permohonan tersebut dan keterbatasan penulis selaku pemohon dalam bidang hukum karena pemohon adalah lulusan ahli pemerintahan, maka pada kesempatan ini penulis berbagi tentang perjalanan menuju MK. Semoga kiranya hal ini dapat menjadi pelajaran kita bersama untuk tegaknya sistem perundang-undangan di negara kita Indonesia tercinta.

Adapun tahapan perjalan tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Pendaftaran gugatan UU Pilkada ke MK dengan nomor daftar 1416/PAN.MK/III/2015 tanggal 23 Maret 2015. Bahan permohonan dapat di lihat dalam permohonan gugatan UU Pilkada
  2. Gugatan UU Pilkada di MK disetujui dengan nomor register 46/PUU-XIII/2015 tanggal 1 April 2015 dengan resume dapat dilihat dalam resume permohonan gugatan UU Pilkada di MK
  3. sidang perdana tanggal 22 April 2015 dengan ketua sidang Hakim I Dewa Gede Palguna dan Hakim Wahiduddin Adams dan Hakim Suhartoyo. Pemohon menyiapkan bahan presentasi dapat dilihat dalam presentasi Gugatan UU Pilkada di MK dan risalah sidang dapat dilihat dalam risalah sidang gugatan UU pilkada di MK. Sedangkan jalan persidangan dapat dilihat dalam video sidang perdana gugatan UU Pilkada
  4. Sidang ke dua menunggu perbaikan yang saat ini sedang dikerjakan penulis. dimana diberi waktu 14 hari oleh Ketua Majeli hakim panel pada persidangan perdana yaitu Hakim I Dewa Gede Palguna.
  5. Hari senin tanggal 28 April 2015, penulis menyerahkan perbaikan permohonan untuk persidangan kedua.
  6. Persidangan kedua dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015 dengan materi sidang perbaikan permohonan. Adapun jalan persidangan singkat dapat dilihat dalam video sidang kedua uji formil dan materil UU pilkada sedangkan risalah sidang dapat dilihat pada Risalah sidang ke dua gugatan UU Pilkada di MK
  7. Sedangkan sidang ke-3 dijadwalkan hari Kamis tanggal 21 mei 2015 pukul 11.00 WIB dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Adapun jalan persidangan singkat dapat dilihat dalam video sidang ketiga Gabungan UU pilkada dan UU ASN sedangkan risalah sidang dapat dilihat pada Risalah sidang ketiga gugatan UU Pilkada di MK

Dengan berbagi ini mudah-mudahan dapat menjadi bahan kita untuk saling mengisi diri dan mudah-mudahan penulis juga mendapatkan pencerahan sehingga penyusunan berikutnya dapat berjalan dengan lanacar dan baik.

Terima kasih atas dukungan dan do'a para sahabat yang telah membawa penulis perjalanan hingga pada sidang perdana. semoga perjalanan ini dapat berlanjut dengan baik dan membawa kebaikan bagi negara dan bangsa menuju Indonesia Baru Bangkit dengan Perbaikan menyeluruh.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar