Posisi Calon KDh di Pilkada dalam Cetak Biru

Jika kita membaca persyaratan Calon Gubernur, Bupati dan walikota terkait latar belakang pekerjaan dan jabatannya . Maka terdapat 3 poin yang menyatakan tentang Posisi Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2015. Hal ini disebutkan dalam Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf (s, t dan u) UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi:

s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; 
u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Mari kita bandingkan dengan UUD 1945 apakah bertentangan ?

Pasal 27 ayat (1-2) UUD 1945 yang berbunyi :
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dan Pasal 28D ayat (1-3) UUD 1945 yang berbunyi :
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 


Pertentangan syarat yang menurut pemohon sebagai sumber ketidakadilan bagi para calon dapat dilihat melalui latar belakang masing- masing calon Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana berikut : 
  1. Calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang petahana atau incumbent tidak diatur dalam UU PGBW namun telah diputus melalui Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 sehingga dapat tetap secara pekerjaan dan atau jabatan.
  2. Calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang anggota DPR/DPD dan DPRD hanya memberitahukan pencalonnnya sehingga tetap secara pekerjaan dan jabatan.
  3. Calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang pegawai BUMN/BUMD hanya dituntut mundur secara jabatan sedangkan pekerjaan tetap sebagai pegawai BUMN/BUMD.
  4. Calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut mundur baik secara jabatan dan pekerjaan.
  5.  Calon dari Anggota TNI dan POLRI juga dituntut mengundurkan diri dari pekerjaan maupun jabatan. Namun dapat dimaklumi mengingat bahwa Anggota TNI POLRI tidak memiliki hak dipilih dan Memilih. Bagi anggota TNI POLRI, hal ini tidak merupakan diskriminasi pekerjaan dan jabatan sesuai Konvensi ILO di Jenewa Tahun 1958 yang disahkan UU Nomor 21 tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 111 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa ada diskriminasi terhadap salah calon dengan profesi PNS. Hal ini juga sudah diingatkan fraksi Gerindra saat pada sidang paripurna DPR-RI tanggal 17 Februari 2015, tentang ketidakadilan terhadap PNS yaitu pasal 7 ayat t yang menyebut calon kepala daerah harus mengundurkan diri sebagai anggota TNI, Polri dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon. Hal itu dinilai terlalu kejam. Harusnya calon kepala daerah hanya mengundurkan diri sementara saat mendaftar sebagai calon kepala daerah.

Melalui gambar Jalur Pengisian Jabatan Negara (Gubernur, Bupati dan walikota dalam pilkada) dapat dilihat diskriminasi terhadap salah satu calon berdasarkan pekerjaannya.
Jalur Pengisian Jabatan Negara (Gubernur, Bupati dan walikota dalam pilkada) Posisi Calon  KDh dalam Pilkada dan Bagaimana seharusnya?


Hal ini memang menjadi pro kontra karena beranggapan bahwa PNS harus netral, dan menjadi tidak netral jika mencalonkan diri dari partai seperti yang disampaikan Humas BKN Pusat.

Padahal jalur partai politik hanyalah satu jalan menuju pilkada, masih ada jalur perseorangan yang dapat ditempuh jika calon dari PNS yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Gubernur, Bupati dan Walikota.

Lalu Bagaimana seharusnya ?

Seharusnya setiap calon Gubernur, Bupati dan Walikota harus berhenti sementara dari pekerjaannya dan berhenti dari jabatannya. Hal ini karena Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus sesuai prinsip adil. Dalam gambar Posisi Calon  KDh di Pilkada dalam Cetak Biru berikut dapat dijelaskan bagaimana seharusnya masing-masing kandidat calon Gubernur, Bupati dan Walikota.

Posisi Calon  KDh di Pilkada dalam Cetak Biru indonesia baru afdol


Disamping itu selain untuk memberikan rasa adil, cetak biru seperti gambar diatas juga akan menghasilkan pejabat Negara yang benar-benar milik rakyat bukan lagi milik partai, sekelompok orang dan kepentingan. Dan cetak biru dalam gambar diatas sebenarnya telah merupakan bagian dari amanat konstitusi atau UUD 1945 yang tidak pernah konsisten kita laksanakan.

Oleh karenanya siapapun (bukan hanya PNS) yang calon sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota harusnya berhenti sementara dari pekerjaan dan mundur secara jabatan.

Anda mungkin dapat menjabarkan sendiri jika saat mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota namun ia tidak berhenti sementara dari pekerjaan dan berhenti dari jabatannya. Dan bahkan ketika terpilih orang tersebut masih menjalani pekerjaan. Setelah anda renungkan anda tentu dapat menanggapi contoh pejabat dengan :
  1. Artis yang jadi Pejabat Negara (Gubernur, Bupati dan Walikota), maka ia akan :
  2. Politisi Partai yang jadi Pejabat Negara (Gubernur, Bupati dan Walikota), maka ia akan :
  3. Pengusaha yang jadi Pejabat (Negara Gubernur, Bupati dan Walikota), maka ia akan :
  4. Advokat yang jadi Pejabat Negara (Gubernur, Bupati dan Walikota), maka ia akan :
  5. Termasuk PNS yang jadi Pejabat Negara (Gubernur, Bupati dan Walikota)jika tidak berhenti sementara dari pekerjaan dan berhenti dari jabatannya, maka ia akan :
  6. dan lainnya silahkan..

Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar