UU Pilkada : Lain Judulnya Lain Isinya

UU Pilkada : Lain Judulnya Lain Isinya indonesia baru afdol

Unik juga ternyata UU Pilkada : Lain Judulnya Lain Isinya. Benar juga pepatah  Don't judge the bookby its cover . Namun suatu yang aneh jika ada produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan berbeda antara judul dengan isinya.

Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 berjudul Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Judul ini tentunya berlandaskan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Namun isi UU Nomor 8 Tahun 2015 justeru berisi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini dapat terlihat pada ketentuan umumnya yaitu Pasal I angka 1 perubahan Pasal 1 angka 1 UU NOMOR 8 TAHUN 2015 berbunyi yang berbunyi : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Berbeda halnya dengan Pilpres yang diatur dengan UU No 42 Tahun 2008 berjudul tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Isinya juga mengatur pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara berpasangan. Hal ini mengacu pada Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Terkait hal ini Sekretaris FPPP, Arwani Tomafi pernah menyatakan “FPPP berpandangan hanya KDH yang dipilih langsung oleh rakyat karena 90 persen hubungan KDH dengan wakilnya tidak harmonis setelah menjabat jadi KDH dan wakil. Itu fakta bukan dikarang-karang” dan “konstitusi juga mengamanatkan tidak ada pemilihan wakilnya KDH. Yang ada hanya KDH yang dipilih langsung oleh rakyat.

Hal ini tentu dapat menjadikan preseden yang kurang baik dalam pembentukan peraturan perundangan dengan menjadikan UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak konsisten antara judul dengan isi. Ketidakkonsistenan UU NOMOR 8 TAHUN 2015 antara judul dengan isi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini seyogyanya harus dihindari pada pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara yang berdasarkan hukum. Hal ini juga menjadi salah satu uji materi UU Pilkada di MK
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar