Wakil Kepala Daerah Tidak Diatur Dalam Konstitusi

UU No 8 Tahun 2015 yang kita kenal sebagai UU Pilkada jelas dan tegas bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dapat kita bandingkan dari Pasal yang mendasar antara UU No 8 Tahun 2015 dengan UUD 1945.
Wakil Kepala Daerah Tidak Diatur Dalam Konstitusi Indonesia Baru afdoli

Bahwa Pasal I angka 1 perubahan Pasal 1 angka 1 UU NOMOR 8 TAHUN 2015 berbunyi: 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Secara litterlijk (norma yang tertulis) jelas dan tegas berbeda dengan 

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 

Berdasarkan Konstitusi diatas jelas bahwa Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan yang dipilih secara demokratis hanyalah Gubernur, Bupati dan walikota tidak termasuk wakil Gubernur, wakil Bupati dan wakil walikota. UUD 1945 telah memberikan norma secara tegas tanpa perlu penafsiran lebih jauh sehingga perlu bagi kita untuk menambahkan wakil Gubernur, wakil Bupati dan wakil walikota.

Dalam kasus yang sama UUD 1945 sebagai konstitusi memberikan ketegasan tentang posisi Wakil yakni pada sebutan wakil Presiden. Wakil Presiden secara tegas dan jelas disebutkan dalam Pasal 6 A ayat 1 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karenanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara berpasangan sesuai UU NOMOR 8 TAHUN 2015 jelas tidak mempunyai pijakan hukum yang mendasar. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa UU Pilkada secara jelas dan tegas telah bertentangan dengan UUD 1945 bahwa Wakil Kepala Daerah Tidak diatur Konstitusi. Untuk menuju Indonesia baru yang lebih baik tentunya kita harus konsisten dalam bernegara dengan menjalankan amanat konstitusi, sehingga dapat ditepis bahwa UU justeru hadir melemahkan konstitusi dan membawa efek negatif dalam penyelenggaraan Negara.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar