10 PKPU 2015 terkait Peraturan Pilkada telah disahkan?

Menarik memang mengikuti perkembangan peraturan tentang pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai dengan penjaringan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai tanggal 19 April 2015.  pendaftaran calon Gubernur Bupati Walikota sudah diambang pintu, Calon gubernur dari perseorangan sudah harus menyerahkan dukungan ke KPU tanggal 8 juni sampai 12 Juni 2015 sedangkan Calon Bupati/Walikota dari jalur perseorangan sudah harus menyampaikan dukungan ke KPUD tanggal 11-15 Juni 2015. Hal ini sesuai dengan PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan penyelenggaran pilkada. 
10 PKPU 2015 terkait Peraturan Pilkada telah disahkan

Namun secara keseluruhan 10 PKPU 2015 terkait Peraturan Pilkada yang telah disahkan masih menggantung. Hal ini membuat judul tulisan masih diberikan tanda tanya. Dalam tulisan sebelumnya Akhirnya PKPU Pilkada 2015 Ditetapkan & Disahkan dituliskan bahwa hanya 3 Peraturan KPU yang telah disahkan dan dipublikasi dari 10 PKPU 2015 terkait Peraturan Pilkada yang telah selesai di bahas. Sehingga walaupun 10 PKPU 2015 terkait Peraturan Pilkada telah dapat di download, namun pelaksanaannya masih menunggu perkembangan yang terjadi.

Adapun beberapa perkembangan yang dapat mempengaruhi berjalannya  10 PKPU 2015 terkait Peraturan Pilkada tersebut antara lain :

  1. Aspek politik yaitu bahwa adanya wacana dari DPR-RI untuk kembali merevisi UU pilkada, bahkan draftnya menurut wakil ketua DPR-RI Fahri Hamzah telah dirampungkan. Dan tanggal 18 Mei 2015 siang kemarin dilaksanakan pertemuan antara pimpinan DPR-RI dan Presiden terkait penyelenggaran Pilkada serentak. 2015.
  2. Aspek Hukum yaitu bahwa UU Pilkada UU no 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah saat ini masih diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) baik secara formil maupun materil. Tidak kurang dari 7 permohonan saat ini sudah memasuki persidangan II dan III, termasuk permohonan yang diajukan oleh afdoli selaku pemohon uji formil dan materil UU pilkada ke MK.
  3. Aspek persiapan yaitu kesiapan penyelenggara  dan pemerintah dalam melaksanakan pilkada serentak pertama tahun 2015 ini. Tidak dipungkiri bahwa kesiapan dana masih menjadi tanda tanya dibeberapa daerah apalagi daerah yang dimajukan jadwal pilkadanya. 


Ketiga aspek ini dapat merubah kondisi pilkada sehingga 10 PKPU 2015 terkait Peraturan Pilkada yang telah disahkan dapat berubah kembali. Apalagi  format pemilihan kepala Daerah secara berpasangan dengan wakilnya tidak sesuai dengan konstitusi kita yaitu UUD 1945. Demikian juga aspek diskriminasi dalam UU pilkada yang seharusnya dihindari agar memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi mensukseskan pilkada.


Untuk 10 PKPU 2015 terkait Peraturan Pilkada yang telah disahkan dapat dilihat dan di download pada tulisan download 10 PKPU 2015 terkait Peraturan Pilkada.

semoga Pilkada dapat menjadi modal Indonesia untuk bangkit.


Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar