3 Pasal Siluman dalam UU pilkada

Dalam persidangan ketiga gugatan UU pilkada yang dilakukan secara marathon dengan menggabung 8 perkara dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terungkap fakta persidangan bahwa adanya dugaan pasal siluman. Pasal siluman sebanyak 3 pasal ini terdiri dari penghilangan satu pasal dan penambahan dua pasal.

Hal ini dikemukakan oleh Heriyanto dari pemohon perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015 bahwa Terkait Perkara 51 untuk jawaban terkait formil adanya tiga dugaan pasal siluman, itu belum dijawab oleh DPR RI. Saya kira, proses munculnya pasal ini setelah Paripurna DPR RI. Jadi, tanggal 17 Februari itu hanya 115 poin, sedangkan diundangkan itu menjadi 117 poin. Ada satu ayat hilang, Pasal 42 ayat (7), bertambah Pasal 71 ayat (2), dan bertambah Pasal 87 ayat (4). Jadi, terkait dengan ini. Jadi, saya minta jawaban DPR RI. Karena proses itu, ya pada saat itu yang kami dapat informasinya adalah proses penambahan pasal-pasal dan pengurangan ayat tersebut hanya dihadiri oleh kapoksi-kapoksi di DPR RI, perwakilan dari pemerintah, dan itu ditu dilakukan di Sekretariat Negara pasca Paripurna 17 Februari 2015. Jadi, kami ingin minta penjelasan.”

Pasal yang hilang adalah Pasal 42 ayat (7) yang terkait persetujuan Partai Politik terhadap pasangan calon Gubernur, Bupati dan walikota.
Pasal yang hilang adalah Pasal 42 ayat (7)

Pasal yang bertambah pertama adalah penambahan angka 49 dan Pasal 71 ayat (2) dengan menambahkan penjelasannya terkait Kepala daerah petahana masih dapat mengganti pejabat pemerintahan.

penambahan angka 49 dan Pasal 71 ayat (2)

dengan penjelasan pasal 71 ayat (2) yang bertambah
penjelasan pasal 71 ayat (2) yang bertambah


Pasal yang bertambah kedua adalah Pasal 87 ayat (4)terkait jumlah surat suara yang harus tersedia dalam setiap TPS.

Pasal yang bertambah kedua adalah Pasal 87 ayat (4)


Jika hal ini dikabulkan, maka ini berkaitan dengan gugatan formil UU. Gugatan formil UU Pilkada ini juga dilakukan penulis selaku pemohon berkaitan dengan penyusunan RUU Pilkada diduga tidak disertai dengan naskah akademik sebagai hasil kajian akademik. Hal ini didukung fakta pembahasan RUU Pilkada yang hanya sekitar 7 hari dengan 3 persidangan. Jika gugatan formil dikabulkan, maka dapat berakibat pada pembatalan UU Pilkada.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar