Akhirnya PKPU Pilkada 2015 Ditetapkan & Disahkan

Akhirnya PKPU Pilkada 2015 Ditetapkan & Disahkan sikap afdoli 4 indonesia baru afdol
Peraturan Petunjuk Teknis Pilkada dirumuskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pilkada 2015. Akhirnya PKPU Pilkada 2015 Ditetapkan & Disahkan sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 di 269 daerah melalui Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar Kamis (30/4/2015) malam.

Sepuluh PKPU tentang pilkada 2015 ini merupakan turunan UU pilkada No 8 Tahun 2015, Jika sebelumnya KPU juga sudah sempat membuat draft PKPU Pilkada sesuai dengan UU No 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu no 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi UU.

Adapun sepuluh PKPU tentang pilkada 2015 yang telah ditetapkan sebagai pedoman pilkada sesuai UU pilkada No 8 Tahun 2015adalah sebagai berikut :

  1. PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Tahapan Pilkada )
  2. PKPU No 3 Tahun 2015tentang Tata Kerja KPU Prov/KIPAceh, KPUD/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan tata Kerja PPK, PPS dan KPPS
  3. PKPU No 4 Tahun 2015tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  4. PKPU tentang Partisipasi Masyarakat,
  5. PKPU tentang Norma dan Standar Logistik
  6. PKPU tentang Kampanye
  7. PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
  8. PKPU tentang Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon
  9. PKPU tentang Dana Kampanye
  10. PKPU tentang Pencalonan 

3 PKPU pilkada 2015 tersebut teratas telah disahkan dan dapat di download langsung melalui judul PKPUnya masing-masing. Sedangkan 7 PKPU tentang pilkada yang lainnya masih menunggu pengesahan dari Kemenkumham.

Secara lengkap 10 PKPU Pilkada 2015 telah disahkan dan diliris dan di download pada Download 10 PKPU 2015 Peraturan Pilkada 

Nb. Bahwa Perubahan yang dilakukan DPR melalui UU pilkada No 8 Tahun 2015,  tidak sekedar merevisi UU No 1 Tahun 2015. UU No 8 Tahun 2015 justeru hadir dengan merubah norma pokok UU No 1 Tahun 2015. Hal dapat terlihat dari diantaranya yaitu penghapusan uji publik, pemilihan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota berpasangan dengan wakilnya dan naiknya persentase persyaratan calon perseorangan. Tidak heran jika perubahan ini mengundang Judical Review di MK terkait UU Pilkada. Hal terlihat dari lebih dari 9 gugatan terhadap UU Pilkada telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk permohonan pengujian/gugatan UU pilkada oleh penulis.




Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar