Perjalanan UU Pilkada Panjang Berliku

Perjalanan UU Pilkada UU NO 8 TAHUN 2015 cukup berliku dan panjang mulai dari penyusunan naskah akademik dan RUU pertama pada tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

  1. DPR mengesahkan Rancangan UU Pilkada yang memilih gubernur, bupati, dan walikota dalam Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. Pembahasan RUU pilkada ini cukup a lot yang diwarnai dengan aksi walk out oleh fraksi Demokrat. RUU pilkada ini mendapatkan penolakan cukup keras dari berbagai kalangan. Akhirnya ditandatangani oleh Presiden SBY tanggal 30 September 2014 dan disahkan oleh Pemerintah dengan Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014. Namun pemerintah menyiapkan scenario baru melalui Perppu yang dikeluarkan Presiden SBY untuk mengatisipasi perkembangan social politik saat itu. Otomatis Perppu ini
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selanjutnya disebut PERPPU No 1 Tahun 2014. PERPPU No 1 Tahun 2014 dikeluarkan oleh Presiden SBY tanggal 2 Oktober 2014. PERPPU No 1 Tahun 2014 telah digunakan dalam pengangkatan dan pelantikan Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden RI. Demikian juga pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat tanggal 17 desember 2014 diangkat menggunakan PERPPU No 1 Tahun 2014.
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya disebut UU No 1 tahun 2015. UU No 1 Tahun 2015 ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan tanggal 2 februari 2015.
  4. UU NO 8 TAHUN 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU NO 8 TAHUN 2015 ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan tanggal 18 Februari 2015. Walaupun UU NO 8 TAHUN 2015 telah ditandatangani tanggal 18 Maret 2015, namun kita mulai mendapatkan berita publikasi setelah tanggal 26 melalui website sekretaris Negara.
  5. Sementara diakhir mei 2015 ini masih terjadi tarik ulur atara pemerintah dan DPR untuk merevisi kembali UU Pilkada berkaitan untuk mengatasi polemik partai yang sedang berkonflik. Tidak dapat dipungkiri pertengahan bulan juni calon perseorangan sudah menyampaikan dukungan ke KPU dan calon dari Partai sudah mendaftarkan ke KPU akhir bulan juli 2015.
  6. Disamping itu banyak gugatan UU pilkada di MK akan memberikan warna tersendiri dalam Perjalanan UU Pilkada yang Panjang Berliku. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2014, MK menyidangkan 8 perkara permohonan uji UU Pilkada sekaligus. Persidangan tersebt dapat dilihat dalam Sidang Gugatan UU Pilkada dan ASN. Termasuk didalamnya gugatan pemohon nomor 46 yang juga mengajukan uji formil UU Pilkada, sehingga dapat membatalkan UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagai rujukan pelaksanaan Pilkada serentak 2015.
Perjalanan UU Pilkada Panjang Berliku

Berdasarkan urai diatas terlihat bahwa perjalanan UU Pilkada masih tergantung, menunggu perkembangan dari revisi yang dilakukan anggota DPR dan Pengujian UU Pilkada di MK. Semoga Pilkada tetap dalam kerangka konstitusi.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar