Pilkada serentak : Sidang gugatan UU Pilkada dipercepat

Pada sidang sebelumnya tanggal 21 Mei 2015, saat Sidang Gugatan UU Pilkada dan ASN di MK yang menggabungkan 8 pokok perkara gugatan menjadi satu persidangan dijadwalkan untuk persidangan berikutnya adalah hari senin tanggal 1 Juni 2015. Hal ini mengingat 3 pokok perkara masih mengajukan ahli dan saksi untuk memperkuat permohonan uji materinya. Ketiga pokok perkara ini mempunyai gugatan yang sama yaitu Persyaratan tidak mempunyai konflik kepentingan keluarga dengan petahana.
Pilkada serentak : Sidang gugatan UU Pilkada dipercepat Indonesia baru afdol

Sedangkan 5 pokok perkara lainnya sepertinya tinggal menunggu penetapan keputusan oleh Majelis hakim Konstitusi. Hal ini mengingat kelima pemohon perkara tersebut tidak mengajukan saksi atau ahli. Demikian juga halnya penulis menggugat UU Pilkada tentang pasangan Calon, PNS yang harus mundur, dan persyaratan Calon Indpenden yang tidak objektif perkara serta formil UU yang tidak terpenuhi karena pembahasan tidak diawali dengan kajian akademik terdaftar dengan perkara no 46/PUU-XIII/2015. (selengkapnya gugatan dapat dilihat dalam Gugatan UU Pilkada di MK). Dan setelah di Sidang Gugatan UU Pilkada dan ASN di MK sebelumnya keterangan dari DPR dan Presiden telah didengarkan dan disampaikan kelima perkara tersebut tinggal mengikuti persidangan penetapan keputusan.

Sementara Sidang Gugatan UU Pilkada dan ASN di MK sebelumnya telah dijadwalkan tanggal 1 Juni 2015 untuk 3 pokok perkara lainnya sepertinya dipercepat. Bahwa berdasarkan website Mahkamah Konstitusi didapatkan informasi bahwa tiga perkara tersebut dimajukan menjadi hari selasa, 26 Mei 2015. Tepat pukul 14.00 WiB persidangan ketiga perkara tersebut akan dimulai. Sayang sebenarnya tidak mengikuti persidangan ini karena walaupun pokok perkaranya berbeda dengan pemohon, tetap kita dapat banyak belajar dalam persidangan tersebut. Disamping mendapatkan wawasan baru, karena perkara yang diajukan mempunyai objek yang sama yaitu UU pilkada no 8 Tahun 2015 tentu dapat saling mengisi untuk perbaikan sistem penyelenggaraan pilkada.

Semoga dengan Sidang gugatan UU Pilkada yang dipercepat ini menjadi sinyal yang baik untuk menuntaskan gugatan UU Pilkada secara cepat sebagai respon untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan adan pembangunan di daerah.

Semoga kebenaran dan keadilan masih dapat tegak di negeri kita yang berdasarkan hukum dan berkedaulatan rakyat untuk menuju Indonesia baru bangkit semangat berubah bersama-sama.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar