UU Pilkada No 8 Tahun 2015 Revisi atau Perubahan ?

Setelah Perppu No 1 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Presiden SBY di ujung mas Bhaktinya disahkan menajdi UU Nomor 1 tahun 2015, muncul wacana dari DPR untuk merevisinya. Hal ini wajar karena DPR mempunyai hal untuk mengajukan RUU. Apalagi dalam UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi UU terdapat beberapa hal yang perlu direvisi. 

Diberbagai media berita setidaknya 10 poin yang diwacanakan untuk di revisi, namun diakhir pembahasan ternyata ada 13 poin perubahan yang dilakukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Dan ternyata dalam 13 poin perubahan tersebut terdapat satu poin yang merupakan norma pokok UU nomor 1 tahun 2015 yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota secara tunggal dirubah menjadi pemilihan secara berpasangan bersama wakilnya. Perubahan ini tentu telah menyentuh norma utama UU 1 Tahun 2015 sebagai UU pilkada sebelumnya. Dan hal ini tidak dapat dikatakan revisi ataupun perubahan dan seharusnya UU Pilkada baru yang harus dimunculkan, karena dengan hanya perubahan menjadi UU pilkada nor 8 Tahun 2015 lain judulnya lain isinya.

Disamping itu perubahan tersebut juga telah bertentangan dengan UUD 1945 yakni pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Dalam konstitusi sudah jelas bahwa tidak ada disebutkan wakil kepala daerah untuk dipilih secara demokratis. Jika wakil juga perlu dipilih secara demokratis tentu UUD 1945 akan menyatakannya secara jelas seperti halnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara berpasangan.
UU Pilkada No 8 Tahun 2015 Revisi atau Perubahan ?

Sudah saatnya kita konsisten dalam menjalankan konstitusi sebagai perwujudan Indonesia sebagai Negara hukum. Disamping itu pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota secara tunggal sebagaimana amanat konstitusi dapat merupakan jawaban atas kekisruhan pemimpin di tingkat daerah. Dimana Menteri dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah menyatakan lebih dari 95% Kepala daerah dan wakilnya tidak akur. Hal ini tentu dapat mengganggu roda pemerintahan di daerah.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar