3 Pasal siluman dalam Perbandingan 3 UU-RUU Pilkada

Pertama kali mendengar adanya dugaan 3 pasal siluman dalam UU Pilkada yaitu dalam sidang gugatan UU Pilkada di MK dengan acara mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Dalam sidang yang di pimpin ketua MK Hakim Arief Hidayat diungkapkan oleh dikemukakan oleh Heriyanto dari pemohon perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015. Dimana heriyanto adalah salah satu pemohon perkara gugatan UU pilkada dari 8 perkara yang disidang tanggal 21 Mei 2015, termasuk penulis yang juga menggugat UU Pilkada dengan perkara Nomor 46/PUU-XIII/2015. 

Setelah sidang saya memastikan benar gak ya.. ada pasal siluman dalam UU pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Apa mungkin ada pasal yang dapat disisipkan dalam era keterbukaan seperti sekarang ini. Langsung saya bongkar kumpulan perundang-undangan yang ada di laptop. Untuk melihat pasal siluman ini, ada tiga dokumen yang perlu kita lihat yaitu : 
  1. UU Nomor 8 Tahun 2015 yang dianggap sebagai UU Pilkada yang terdapat didalamnya 3 pasal siluman 
  2. RUU Pilkada sebagai dokumen rancangan UU setelah paripurna DPR tanggal 18 februari 2015. 
  3. UU nomor 1 tahun 2015 sebagai UU pilkada asli yang merupakan pengesahan atas Perppu no 1 Tahun 2014 yang dikeluarkan Presiden SBY pada masa itu untuk mengakomodir aspirasi masyarakat untuk tetap memilih gubernur Bupati Walikota. 

Setelah membandingkan ketiga dokumen tersebut sesuai pasal yang diduga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Pertama Pasal yang hilang adalah UU nomor 1 tahun 2015 Pasal 42 ayat (7) : Pendaftaran calon perseorangan ditanda tangani oleh yang bersangkutan berubah RUU Pilkada Pasal I angka 25 Perubahan pasal 42 ayat (7) isinya diubah, menjadi : "Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota selain pendaftarannya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik, juga harus disertai surat persetujuan dari pengurus partai politik tingkat pusat." Dan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal I angka 25 Perubahan pasal 42 ayat (7) diubah, menjadi Kosong 

3 Pasal siluman dalam Perbandingan 3 UU-RUU Pilkada

Kedua, bertambah dan berubahnya Pasal 71 ayat (2) : UU nomor 1 tahun 2015 Pasal 71 ayat (2) Petahana dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir Dengan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Pengisian Jabatan hanya dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan; RUU Pilkada Pasal 1 Angka 49 mengatur tentang perubahan pasal 74 UU no 1 Tahun 2015, Sedangkan Perubahan Pasal 71 ayat (2) kosong, Penjelasan Perubahan Pasal 71 ayat (2) juga kosong, Secara hukum ketentuan pasal 71 akan mengikuti UU sbelumnya yaitu no 1 tahun 2015; Dan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal I angka 25 Perubahan pasal 42 ayat (7) diubah, menjadi Kosong 
3 Pasal siluman dalam Perbandingan 3 UU-RUU Pilkada

Ketiga, bertambah dan berubahnya Pasal 87 Ayat 4: UU nomor 1 tahun Pasal 87 Ayat 4Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.; RUU Pilkada Pasal 1 angka 53 mengenai ketentuan Pasal 90 di ubah Ketentuan Pasal 87 ayat (4) Kosong; Dan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 1 Angka 53 ketentuan ayat (4) Pasal 87 diubah, Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. 
3 Pasal siluman dalam Perbandingan 3 UU-RUU Pilkada

Kalau boleh disimpulkan dari perbandingan ketiga dokumen UU dan RUU Pilkada diperoleh data kuat bahwa terjadi dugaan adanya pasal siluman dalam UU pilkada. Namun hal ini menjadi kontroversi Penyusunan UU Pilkada. Semoga hal ini dapat dibenahi agar Pilkada tidak menjadi cacat hukum, dan MK lembaga yang tepat untuk mengambil keputusan tentang keberadaan pasal tersebut. MK juga dapat mempertimbangkan keabsahan3 Pasal siluman dalam Perbandingan 3 UU-RUU Pilkada sebagai pertimbangan membatalkan UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 terkait uji formil dalam gugatan UU Pilkada di MK. Semoga dihasilkan keputusan yang terbaik adil dan bijaksana sehingga pilkada dapat berhasil dan berdaya guna.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar