Ambigu Jadwal Pilkada serentak sesuai UU 8 Tahun 2015

Pelaksanaan Pilkada yang ditunda mengurangi kredibilitas Pemerintah, Pilkada dipaksakan tanggal 9 Desember 2015 mengancam nilai demokratis pemilihan itu sendiri. Hal ini yang menjadikan dilematisnya posisi pemerintah dalam persoalan Pilkada. Dalam tulisan Pilkada Serentak di Bawah Bayang-Bayang Penundaan sebelumnya disampaikan bahwa hal ini dapat disiasati melalui jadwal pemilu serentak. Dan dalam tulisan jadwal Pemilu serentak Nasional dan Daerah seutuhnya dapat dipahami melalui jadwal pilkada serentak melalui peraturan dikeluarkan Presiden SBY yakni melalui Perppu no 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi jadwal UU Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian Jadwal Pilkada serentak juga berubah seiring perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 menjadi UU no 8 tahun 2015. 

Perubahan jadwal ini menjadi tidak lebih baik dari jadwal sebelumnya. Hal ini sesuai dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing UU Pilkada baik UU Nomor 1 Tahun 2015 maupun UU no 8 tahun 2015. Apalagi Produk UU pilkada No 8 Tahun 2015 dilakukan dalam waktu yang kilat dan diduga tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU sebagaimana amanat UU No 12 Tahun 2011. Hal ini yang juga menjadi salah satu dasar gugatan UU Pilkada di MK terkait uji formilnya. Disamping itu Perubahan jadwal pilkada serentak ini juga tidak selaras dengan Pelaksanaan Pemilu nasional secara serentak. Sehingga terkesan Ambigu Jadwal Pilkada serentak yang diatur sesuai UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015.

Adapun Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 dapat dilihat dalam Pasal 201 yaitu sebagai 

(1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.
(2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.
(3) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
(4) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020.
(5) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.
(6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.
(7) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027.
(8) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU.


Secara singkat Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 dapat dilihat melalui gambar dibawah 
Ambigu Jadwal Pilkada serentak sesuai UU 8 Tahun 2015


Melalui gambar diatas dapat dilihat bahwa Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada No 8 tahun 2015 terdiri dari 3 Tahap yaitu

1. Pilkada serentak transisi I terbagi dalam tiga pilkada serentak yaitu :
a. Pilkada serentak pertama dilaksanakan pada Desember tahun 2015 untuk kepala daerah yang habis masa jabatan 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016.
b. Pilkada serentak kedua dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017 untuk kepala daerah yang habis masa jabatan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan tahun 2017.
c. Pilkada serentak kedua dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2018 untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019.

2. Pilkada serentak Transisi II terbagi dalam tiga pilkada serentak yang merupakan lanjutan dari pilkada serentak tahap awal yaitu 
a. Pilkada serentak tahun 2020 untuk kepala daerah hasil pilkada 2015
b. Pilkada serentak tahun 2022 untuk kepala daerah hasil pilkada 2017
c. Pilkada serentak tahun 2023 untuk kepala daerah hasil pilkada 2018

3. Pilkada serentak secara nasional dilaksanakan pada Tahun 2027 dengan menggabungkan 3 pilkada sebelumnya yaitu pilkada tahun 2015, 2017 dan 2018.


Berdasarkan jadwal tersebut dapat kita jabarkan keunggulan dan kelemahan Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Dan Adapun Keunggulan Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 ini yaitu 
1. Pemilihan Tahun 2027 sebagai Waktu Pilkada serentak secara nasional dapat dikatakan selaras dengan Pemilu Nasional. Lihat Ketidakselarasan Pemilu serentak Nasional dan Daerah guna perbaikan pemilu Indonesia.

Sedangkan kelemahan Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 ini adalah
1. Jadwal terlihat ambigu karena Masa transisi pilkada terjadi dua kali yaitu pada tahap awal dan pilkada serentak secara nasional. Hal ini jelas membuat ambigu jadwal pilkada, selain transisi kepemimpinan terjadi di awal pilkada serentak, juga masih terjadi disaat serentak secara nasional. Hal ini dapat terlihat sebagai berikut:
a. Terjadi kekosongan kepala daerah dan pemajuan/pemotongan masa jabatan kepala daerah pada pilkada serentak tahap awal.
b. Pilkada tahap pertengahan tidak terjadi kekosongan atau pemotongan masa jabatan kepala Daerah
c. Kembali terjadi kekosongan kepala daerah dan pemajuan/pemotongan masa jabatan kepala daerah pada pilkada serentak secara nasional. Kepala daerah Hasil pilkada Tahun 2020 harus dijabat oleh pelaksana tugas. Ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala daerah selama 2 tahun menunggu pilkada Tahun 2027. Kepala daerah Hasil pilkada Tahun 2023 hanya dijabat selama 4 Tahun karena harus mengikuti pilkada serentak di tahun 2027.

2. Jadwal Pilkada serentak terlihat panjang, dimana jadwal masih mengulur waktu di Tahun 2020, 2022 dan 2023. Padahal serentak secara nasional telah dapat dilakukan dalam rentang waktu antara Pemilu nasional 2019 dan 2024. 

3. Jadwal Pilkada serentak kurang selaras dengan Pemilu Nasional. Lihat Keselarasan Pemilu serentak Nasional dan Daerah guna perbaikan pemilu Indonesia

4. Terjadi dua kali kekosongan jabatan Kepala daerah dalam pilkada serentak.

5. Terjadi dua kali pemotongan Jabatan kepala Daerah dalam pilkada serentak.

6. Jadwal masih menggantung pilkada serentak di Tahun 2023 dan 2027. Tidak seperti Tahun sebelumnya telah didelegasikan kepada KPU untuk diatur melalui PKPU.

Semoga melalui pemahaman Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 dapat membuka mata hati kita untuk perbaikan pilkada di Negeri tercinta ini.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar