Ironi Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015

Posisi dilematis pemerintah dalam persoalan Pilkada Serentak di Bawah Bayang-Bayang Penundaan sebelumnya dapat disiasati melalui jadwal pemilu serentak. Dan dalam jadwal Pemilu serentak Nasional dan Daerah seutuhnya dapat dipahami melalui jadwal pilkada serentak melalui peraturan dikeluarkan Presiden SBY yakni melalui Perppu no 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi jadwal UU Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian Jadwal Pilkada serentak juga berubah seiring perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 menjadi UU no 8 tahun 2015. Jadwal pilkada serentak baik UU Nomor 1 Tahun 2015 maupun UU no 8 tahun 2015 sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan dalam keselarasan dengan Pemilu Nasional secara serentak. Namun ironinya kedua jadwal tersebut belum memiliki keselarasan dengan jadwal Pemilu nasional serentak. Hal ini juga yang terungkap dalam gugatan UU pilkada di MK.

Dan adapun Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 dapat dilihat dalam Pasal 201 yaitu sebagai 
(1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2015.
(2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2018, dengan masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan tahun 2020.
(3) Dalam hal Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselenggarakan karena tidak terdapat calon yang mendaftar maka diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2020.
(4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.
(5) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.
(6) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berakhir masa jabatan tahun 2016 dan tahun 2017 diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota yang definitif pada tahun 2018.

(7) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berakhir masa jabatan tahun 2019, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota yang definitif pada tahun 2020.

Secara singkat Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 dapat dilihat melalui gambar dibawah 

Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 Sikap afdol untuk Indonesia baru


Melalui gambar diatas dapat dilihat bahwa Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada No 1 tahun 2015 terdiri dari 2 Tahap yaitu
  1. Pilkada serentak Awal yaitu pilkada serentak pertama tahun 2015 untuk kepala daerah yang habis masa jabatan 2015. Sedangkan pilkada serentak kedua tahun 2018 untuk kepala daerah yang habis masa jabatan 2016,2017 dan 2018.
  2. Pilkada serentak secara Nasional yaitu Pilkada secara nasional tahun 2020 untuk seluruh Kepala Daerah hasil pilkada serentak pertama tahun 2015, pilkada serentak kedua tahun 2018 serta kepala daerah yang masa jabatan tahun 2019.
Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada No 1 tahun 2015 memiliki keunggulan dan kelemahan. Dan adapun Keunggulan Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 ini adalah 
  1. Jadwal terlihat konsisten karena Masa transisi pilkada hanya terjadi di Pilkada serentak Awal dan langsung menuju serentak nasional di tahun 2020. Hal ini terlihat ada input dan proses dan output yang jelas.
  2. Jadwal bersifat simpel karena hanya 2 kali pelaksanaan pilkada serentak pada masa transisi Pilkada serentak Awal yakni Tahun 2015 dan 2018. Dan selanjutnya pilkada serentak Nasional secara keseluruhan.
  3. Stabilitas Kepemimpinan Daerah karena pengisian kekosongan jabatan kepala daerah hanya terjadi Pilkada serentak Awal kedua untuk kepala daerah yang habis masa jabatan tahun 2016 dan 2017. 
Adapun Kelemahan Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 ini adalah
  1. Kepala Daerah memiliki Masa Jabatan yang singkat yaitu Kepala Daerah hasil pilkada serentak awal kedua Tahun 2018 hanya memiliki masa jabatan 2-3 tahun hingga pemilihan serentak nasional secara menyeluruh di tahun 2020. 
  2. Kurang selaras dengan Pemilu Nasional. Lihat Ketidakselarasan Pemilu serentak Nasional dan Daerah guna perbaikan pemilu Indonesia
Semoga melalui pemahaman Jadwal Pilkada serentak sesuai UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 dapat membuka mata hati kita untuk perbaikan pilkada di Negeri tercinta ini.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar