Jelas Bertentangan Konstitusi Tapi Kog Diam

Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana hebohnya masyarakat ketika DPR memutuskan bahwa pemilihan Kepala Daerah (KDh) baik gubernur, Bupati maupun Walikota dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Masyarakat dari berbagai elemen protes mendesak Presiden dan DPR untuk mengembalikan hak rakyat untuk memilih Kepala Daerah secara langsung. Dimana-mana baik di Jakarta maupun di daerah gelombang demontrasi dilakukan untuk mengajukan protes pilkada yang hanya dilakukan oleh anggota DPRD.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara demokratis. Oleh karenanya pemilihan kepala daerah baik oleh anggota DPRD maupun rakyat secara langsung sama-sama demokratis. Hanya permasalahan teknisnya saja yang berbeda. KDh dipilih DPRD tentunya lebih hemat secara anggaran dibandingkan pemilihan KDh oleh Rakyat secara langsung. Beberapa tokoh nasional dan pengamat sosial politik menyatakan bahwa “demokratis tidak dapat semata-mata diukur dengan uang atau biaya yang dikeluarkan”

Akhirnya kita masyarakat Indonesia lebih memilih pilihan agar KDh wajib dipilih oleh rakyat secara langsung dengan lebih demokratis tanpa memikirkan anggaran yang cukup besar harus dikeluarkan negara. Arus penolakan terhadap UU no 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan KDh oleh DPRD begitu keras baik di dunia nyata maupun dunia maya. Hal ini sampai memaksa Presiden SBY mengeluarkan Perppu no 1 Tahun 2014 agar pemilihan KDh kembali ke tangan rakyat.
Jelas Bertentangan Konstitusi Tapi Kog Diam sikap Indonesia baru afdol

Namun sebuah ironi terjadi ketika DPR merubah UU pilkada sebagai pengesahan Perppu yang dikeluarkan Presiden SBY. Kita sebagai masyarakat diam ketika DPR memutuskan bahwa KDh yang dipilih secara langsung adalah KDh beserta wakilnya. Tidak ada gelombang demonstrasi atau protes untuk mengembalikan pemilihan KDh secara tunggal. Tidak tokoh atau pengamat secara nasional yang secara terbuka menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi. Bahkan di Mahkamah Konstitusi dari hampir 15 gugatan UU pilkada, hanya 1 gugatan yakni gugatan no: 46/PUU-XIII/2015 yang mempersoalkan pemilihan pemilihan KDh secara berpasangan.

Padahal Presiden SBY telah bertindak benar dengan memutuskan bahwa yang dipilih hanyalah Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pandangan fraksi PPP oleh Arwani Tomafi yang menyatakan “konstitusi mengamanatkan tidak ada pemilihan Wakil KDh, yang dipilih hanya Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat.” Demikian juga Gamawan Fauzi mantan Mendagri telah mengingatkan bahwa pemilihan KDh secara berpasangan telah mengakibatkan disharmonisasi dan ketidakakuran di lebih 95% daerah.

Suatu keanehan, ya.. ketika persoalan belum jelas benar atau salah, kita sebagai berduyun-duyun protes. Namun ketika kebenaran digantikan dengan pelanggaran konstitusi, kita sebagai rakyat hanya diam. Memang butuh nyali untuk selamatkan negeri, walaupun kita berdiri berbeda dengan suara kebanyakan.

Kalau coba kita selami perasaan Presiden SBY, mungkin beliau juga bingung dengan sikap kita sebagai rakyat. Saat beliau diam, abstain dan tidak bersikap, kita sibuk memprotesnya bahkan sampai mengejek dan mencaci makinya. Namun saat keputusan SBY yang sudah benar diubah DPR menjadi kebijakan yang salah dan bertentangan dengan konstitusi, kita hanya diam. Tidak ada gelombang dukungan masyarakat untuk memperjuangkan keputusannya yang telah benar.

Kiranya hal ini menjadi bahan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Kita harus dapat bertindak adil terhadap kondisi yang ada. Untuk yang benar, yuk.. sama-sama kita bela, dan yang salah sama-sama kita tolak. Indonesia baru yang afdol hanya dapat kita wujudkan dengan semangat indonesia harus bangkit dengan kemauan para sahabat untuk berubah.



Catatan dari kota Naga
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar