Kontroversi 3 Pasal Siluman dalam UU pilkada

Awalnya kaget mendengar adanya 3 pasal siluman dalam UU Pilkada yaitu dalam sidang gugatan UU pilkada di MK. Setelah beberapa waktu kemudian coba dibandingkan dengan 3 dokumen UU dan RUU Pilkada yang dimiliki ternyata benar adanya 3 Pasal siluman dalam Perbandingan 3 UU-RUU Pilkada. Setelah selesai membuat kesimpulan persidangan dalam sidang gugatan UU pilkada di MK, iseng-iseng memastika kembali terkait 3 pasal siluman dalam UU Pilkada.

Rupanya soal siluman ternyata sudah menjadi kontroversi. Mungkin kita masih ingat dengan dana siluman di Pemda DKI, berlanjut pada pasal siluman. Di media berita online ternyata terkait kontroversi 3 pasal siluman dalam UU Pilkada sudah ramai dibicarakan dan saling bersahutan. Namun berita kontroversi 3 pasal siluman dalam UU Pilkada tidak seheboh berita dana siluman. Sehingga berita masih seputar pasal silumannya, terjadi disekitar akhir april 2015, dan masih berputar di sekitar berita online. Dan belum menjadi pembicaraan asyik di netizen, begitu juga media eletronik seperti TV juga belum mengangkat topik seperti ini.

Kalau coba ditanya-tanya kenapa pasal siluman ini tidak menjadi pembicaraan di netizen? Kalau jawaban sekedar yang didapatkan yaitu :
  1. karena mungkin masih perlu agak dalam dipahami secara bahasa umum yang biasa digunakan
  2. karena 3 pasal siluman dalam UU Pilkada belum menyentuh secara langsung kepada netizen
  3. atau karena lainnya yang bisa anda tambahkan sendiri jawabannya kenapa anda kurang tertarik membahas UU pilkada .. hitung-hitung bagi-bagi cerita,,

Sambil anda mikirkannya..

coba saya tambahin berita terkait terkait kontroversi 3 pasal siluman dalam UU Pilkada

Awal beritanya 3 Pasal siluman ini dikemukakan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Frans Agung Mula Putra. "Ini penghilangan pasal, karena tadinya tidak dibahas dalam paripurna tiba-tiba pasal ini muncul, hal-hal inilah menjadi kejelian saya. Bahwa ini sudah melanggar kode etik dan melanggar konstitusional UU Negara," kata Frans di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).dikutip dari berita RRI.

Namun hal ini disangkal oleh Mendagri, Menkumham dan dari DPR sendiri yaitu Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, 

"Menurut saya tidak ada ya istilah `pasal siluman`. Semua terbuka, Panitia Kerja (Panja), tim sinkronisasi, tim perumus dipimpin Komisi II DPR dan Staf Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dan, itu juga ada rekaman semuanya sebelum di undangkan," kata Tjahjo kepada Harian Terbit, Minggu (26/4/2015)

Sementara, Menkumham Yasona laoly melalui harian terbit juga menyatakan tidak ada `pasal siluman` dalam UU Pilkada. "Itu ada dokomen-dokumen yang di paraf masing-masing pihak di sana," 

Demikian juga Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, menyangkal adanya pasal siluman tersebut dan menjelaskan "Beliau mempermasalahkan pasal tak dibahas, tapi kok keluar. Bisa dicek ke sekretariat. Saya kira miskomunikasi saja, karena beliau ada ketinggalan waktu pembahasan dulu. Pelaksanaan pembahasan saat itu memang maraton karena memang waktunya singkat," wikidpr Kamis (30/4).

Secara prosedur memang tidak mungkin ada pasal siluman. Namun setelah membandingkan pasal siluman yang ada membuat makin bertanya benarkah ada pasal siluman ? mengingat dari ketiga dokumen RUU dan UU pilkada tersebut memberikan fakta ada yang berbeda sehingga memunculkan dugaan 3 pasal siluman dalam UU Pilkada.

Sementara dikutip dari inspiratif lampung.com bahwa Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Lampung, Bambang Suryadi, mengatakan pihaknya tidak terpengaruh atas adanya pasal siluman di undang-undang pilkada. sebagaimana diungkapkannya di ruang kerjanya, Senin (27/4/2015). “Menurut saya sebagai kader partai tidak berpengaruh, karena di PDIP keputusan DPP merupakan harga mati,” tegasnya. Dan lanjutnya ia menyatakan bahwa “Semua baik itu pencalonan di pilkada, menentukan Ketua Fraksi, dan Ketua DPRD harus ada rekomendasi dari pusat,” 

Sambil search lagi , jumpa tulisan wawancara refly Harun terkait dana siluman di DKI yang dimuat edisi bahwa dia mengakui keputusan yang sudah disepakati dan diketok palu, kemudian diotak-atik lagi bukan hal baru. Kasus seperti itu, beber dia, juga terjadi dalam pembahasan UU. "Sudah disepakati tapi tetap saja diotak-atik. Dalam pembuatan UU ada juga pasal siluman," katanya.

Jadi bengong sendiri ternyata hal lumrah soal pasal-pasal siluman. Gak terbayang jika hal ini terjadi pada UU yang lain. Katakanlah UU pilkada tidak menyentuh langsung kepada kita sebagai masyarakat. Bagaimana jika UU yang pasalnya disilumankan adalah pasal yang bersentuhan dengan kepentingan langsung masyarakat. Bagaimana jika UU yang pasalnya disilumankan adalah pasal yang merugikan negara?

Semoga hal ini dibenahi agar Pilkada tidak menjadi cacat hukum. Mengingat UU Pilkada saat ini sedang diuji tidak kurang oleh 10 permohonan termasuk saya yang mengajukan uji formil dan materil UU Pilkada. Semoga MK menjadi solusi atas Kontroversi 3 Pasal Siluman dalam UU pilkada. MK dengan 9 Hakimnya dapat memutuskan dengan adil dan bijaksana untuk kebaikan bagi negeri ini.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar