Pemilu serentak Nasional sesuai Putusan MK

Sejarah Tanggal 23 Januari 2014 telah tercatat dalam pemilu Indonesia, Mahkamah Konstitusi dengan putusan no 14/PUU-XI/2015 memutus menerima gugatan UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Gugatan UU ini diajukan oleh Effendi Ghazali diterima sebagian dan dijalankan pada pemilu 2019. Hal ini membawa implikasi pada pelaksanaan Pemilu. Pemilu Nasional baik Pemilu legislative maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan serentak dalam waktu yang bersamaan.

Pemilu serentak nasional membawa perubahan dalam pemilihan di Indonesia. Pemilihan di negeri ini akan mengenal dua pemilihan yakni pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu Nasional menggabungkan Pemilu legislative maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam satu waktu. Sedangkan Pemilu Daerah menggabungkan Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota secara serentak dalam satu waktu.

Melalui pemilihan serentak ini akan menghemat anggaran. Dalam gugatan yang diajukan Effendi Ghazali menyatakan bahwa Pemilu Nasional yang dilaksanakan serentak akan menghemat anggaran Negara yang dapat mencapai 150 Trilyun. Sedangkan Pemilu daerah yang dilaksanakan serentak akan berpotensi menghemat anggaran sebesar 450 Trilyun. Disamping itu pemilu serentak akan mengurangi pola transaksi politik uang dalam pemilihan.

Harus diakui bahwa Putusan MK sudah diputuskan 26 Maret 201 namun baru dibacakan 23 Januari 2014, dan pelaksanaannya dilakukan pada pemilu 2019. Hal ini dengan pertimbangan Pemilu 2014 telah diambang pintu, jika putusan MK dilakukan pada tahun 2014 dikhawatir Majelis Hakim akan mengganggu sistem yang telah disiapkan.

Dengan putusan ini akan mempermudah rakyat hanya sekali waktu untuk memilih presiden/wakil presiden dan legislative baik DPD, DPR-RI, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten. Waktu itu adalah waktu lima tahunan yaitu Tahun 2019, Tahun 2024, tahun 2029 dan seterusnya.
Pemilu serentak Nasional sesuai Putusan MK

Namun Penyelenggaran pemilu Nasional secara serentak belum dapat diikuti oleh Pemilu Daerah yang sebagaimana dalam Jadwal Pilkada sesuai UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Dan tidak heran jika Pilkada Serentak 9 Desember 2015 selalu di Bawah Bayang-Bayang Penundaan.

Harapan Pemilu nasional dan pemilu daerah dapat berjalan seiring dan saling mengisi sehingga dapat saling mendukung. Semoga Pelaksanaan pemilu serentak juga akan membawa negeri ini menjadi negeri yang bangkit dengan semangat berubah untuk mewujudkan Indonesia Baru.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar