Tanggung Jawab Pembuat dan Pembentuk UU

Dasarnya pembentukan Undang-undang (UU) adalah rakyat. Rakyat membuat aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Bidang aturan dapat meliputi segala bidang kehidupan baik ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan maupun ketentraman dan ketertiban (IPOLEKSOSBUD HAMKAM TRANTIB).
Tanggung Jawab Pembuat dan Pembentuk UU sikap afdol untuk indonesia baru

Dalam pelaksanaannya kewenangan ini diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Didalamnya masih terdapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dapat disebut senator ikut berperanserta didalamnya. Disamping itu ada juga Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertanggung jawab untuk mengawal konstitusi yang diamanatkan.

Dalam tulisan Tanggung Jawab Pembuat dan Pembentuk UU ini kita melihat dari 3 yang lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat atau membentuk UU. Yaitu DPR dan Presiden sebagai positive legislator baik positif kiri maupun posistif kanan serta MK sebagai negative legislator.

DPR dan Presiden secara bersama-sama membentuk UU, sebagaimana dinyatakan dalam UUD1945 Pasal 20 ayat (2) (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Sedangkan MK bertanggung jawab untuk mengawal agar UU yang dihasilkan oleh Presiden dan DPR sesuai dengan UUD 1945. Sehingga MK memiliki kewenangan membatalkan UU yang telah dibahas dan disahkan baik sebagian maupun secara keseluruhan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Namun dari ketiga lembaga tersebut tetap tidak lepas dari kewenangan rakyat . Rakyat melalui perwakilannya menyampaikan aspirasinya melalui DPR dan Presiden untuk membuat UU serta dapat menggugat melalui MK jika ada hak-hak rakyat yang dilanggar.

Proses ini terlihat dalam pembahasan UU Pilkada : Presiden dan DPR saling mengeluarkan Rancangan Undang-undang (RUU) diselingi tarik ulur revisi UU. Masing-masing pihak saling mempertahankan kepentingannya dengan klaim atas nama rakyat. demikian juga UU yang dihasilkan terindikasi kontroversi dengan adanya pasal siluman dalam UU Pilkada. Dan atas nama rakyat pula, lebih dari 10 gugatan UU Pilkada dilayangkan rakyat melalui MK terkait diskriminasi dan ketidakadilan dalam UU Pilkada.

semoga masing-masing pihak dapat lebih duduk dengan mengedepankan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi, kelompok ataupun institusinya untuk mewujudkan indonesia dengan indonesia bangkit dengan semangat sahabat untuk berubah.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar