15 Gugatan UU Pilkada di MK menggoyang pilkada serentak

Sebuah klimaks gugatan sebuah UU terjadi pada UU pilkada No 8 Tahun 2015. Tidak kurang 15 gugatan/permohonan dilayangkan warga melalui MK dengan 13 ketentuan UU Pilkada yang digugat di MK. Banyak Pemohon gugatan dengan wajah baru dan berasal dari daerah, namun terdapat juga wajah lama yang biasa mengajukan dan memenangkan gugatan di MK. Seperti halnya Mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra diberi kuasa mengajukan permohonan dengan nomor 42/PUU-XIII/2015.
15 Gugatan UU Pilkada di MK menggoyang pilkada serentak

Dan selengkapnya Ke- 15 Gugatan UU Pilkada di MK menggoyang pilkada serentak adalah sebagai berikut :
  1. Nomor 33/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon Adnan Purichta Ichsan melalui kuasa hukum Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H. dan Mursalin Jalil, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015 menggugat ketentuan Ketentuan Tidak Memiliki Konflik Kepentingan Dengan Petahana dan Keharusan Memberitahukan Pencalonannya Kepada Pimpinan Dewan Bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Persyaratan Menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota
  2. Nomor 34/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon Aji Sumarno, S.SIP., MM melalui kuasa hukum Mappinawang, SH. dkk, berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 23 Februari 2015. menggugat ketentuan Persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Tidak Mempunyai Konflik Kepentingan Dengan Petahana
  3. Nomor 37/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon Lanosin, ST. Bin H. Hamzah melalui kuasa hukum Andi Syafrani, SH., MCCL., Yupen Hadi, SH., H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si., Rivaldi, SH., dan Muhammad Ali Fernandez, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2015. menggugat ketentuan Persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Tidak Mempunyai Konflik Kepentingan Dengan Petahana
  4. Nomor 38/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon DR. Ali Nurdin, M.Si melalui kuasa hukum Yupen Hadi, S.H., dkk, berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 23 Februari 2015., menggugat ketentuan Keharusan Memberitahukan Pencalonannya Sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota Kepada Pimpinan DPR Bagi Anggota DPR kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Nomor 42/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon 1. Jumanto; 2. Fathor Rasyid, melalui kuasa hukum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2015., menggugat ketentuan Syarat Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih Bagi Seseorang Yang Akan Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah;
  6. Nomor 46/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon Afdoli tanpa kuasa hukum/principal., menggugat 1. Uji Formil pembentukan UU no 8 2015 tidak sesuai konstusi; 2. Uji materil yang terdiri dari a. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bersama wakilnya bertentangan dengan Konstitusi b. Ketentuan keadilan antar calon dan diskriminasi calon PNS yang harus mundur dari pekerjaan dan jabatan c. Ketentuan dasar perhitungan dan jumlah persyaratan dukungan calon perseorangan
  7. Nomor 49/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon 1. Prof. Ir Fredik Lukas Benu,.M.Si,.Ph.D; 2. Dr. Deno Kamelus,.SH,.MH; 3. Prof. Drs. Mangadas Lumban Gaol,.M.Si,.Ph.D;4. Ir. I Wayan Mudita,.M.Sc,.Ph.D; 5. Prof.Dr. Simon Sabon Ola,.M.Hum; 6. Dr. Kotan. Y. Stefanus,.SH,.M.Hum;; 7. Sukardan Aloysius,.SH,.M.Hum; 8. Dr. Umbu Lily Pekuwali, SH., M.Hum. 9. Ishak Tungga,.SH,.M.Hum; 10. Dr. Dhey Wego Tadeus,.SH,.M.Hum; 11. Dr. Saryono Yohanes, SH, M.Hum; 12. Daud Dima Talo,.SH,.MA,.MH; 13. Darius Mauritsius,.SH,.M.Hum; 14. Bill Nope,.SH,.L.LM. tanpa kuasa hukum/principal, menggugat ketentuan Syarat Mengundurkan Diri Bagi Calon Kepala Daerah Yang Merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam UU No 8 tahun 2015 dan UU ASN;
  8. Nomor 51/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon 1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D; 2. Heriyanto, S.H.; 3. Ramdansyah, S.H. tanpa kuasa hukum/principal, menggugat ketentuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pengusungan Pasangan Calon oleh Partai Politik, Sanksi Pidana Penyalahgunaan Jabatan dalam Penyelenggaraan Pemilukada, Aturan Kampanye, serta Batasan Konflik Kepentingan dengan Petahana;
  9. Nomor 54/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon Ahmad Sanusi, M.Pd.I.melalui kuasa hukum Srikam Abdullah, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2015, menggugat ketentuan Syarat Mengundurkan Diri Bagi Calon Kepala Daerah yang Merupakan Pegawai Negeri Sipil;
  10. Nomor 55/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon T.R. Keumangan, SH., MH melalui kuasa hukum Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH, Ai Latifah Fardhiyah, SH, Vivi Ayunita Kusumandari, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014. menggugat ketentuan Persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Tidak Mempunyai Konflik Kepentingan Dengan Petahana
  11. Nomor 58/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon 1. Mohammad Ibnu;2. Fahatul Azmi Bahlawi ;3. Octianus ; 4. Iwan Firdaus ; 5. Muhammad Rizki Firdaus melalui kuasa hukum Badrul Munir, S.Sg., SH., CL.A, dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2015. menggugat ketentuan Kualifikasi Selisih Perolehan Suara Peserta Pemilihan Kepala Daerah Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
  12. Nomor 60/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon 1. M. Fadjroel Rachman, 2. Saut Mangatas Sinaga, 3. Victor Santoso Tandiasa melalui kuasa hukum Drs. Christoffel Malau, M.H. dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2015. menggugat ketentuan Persyaratan Menjadi Calon Kepala Daerah Melalui Jalur Independen
  13. Nomor 70/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon Sukri I. H. Moonti, S.H., M.H melalui kuasa hukum Bambang Suroso, S.H., M.H. menggugat ketentuan Syarat Mengundurkan Diri Bagi Calon Kepala Daerah yang Merupakan Pegawai Negeri Sipil
  14. Nomor 71/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon 1. Rahadi Puguh Raharjo, SE. ; 2. Ma’mun Murod, SH. ; 3. Mutaqin .melalui kuasa hukum Mariyam Fatimah, SH., MH., dkk, para advokat dan/atau konsultan hukum pada Kantor Hukum Mariyam Fatimah & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2015 menggugat ketentuan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat atau Pemberitahuan calon dari legisltaif dimakanai sebagai pengunduran diri
  15. Nomor 73/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon 1. Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), diwakili oleh Fadli Nasution, S.H., M.H.2. Irfan Soekoenay, S.H., M.H melalui kuasa hukum Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Mhd. Taufik Umar Dhani Harahap, S.H., Herdiansyah, S.H., M.H. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015 menggugat ketentuan Syarat Jumlah Perbedaan Suara dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

8 permohonan diantaranya sedang menunggu jadwal pembacaan keputusan. Dimana ke-8 permohonan telah berakhir persidangannya diakhir bulan mei. Namun hingga awal bulan Juli 2015 belum mendapatkan putusan. Smoga tidak menjadi keraguan bagi pemohon bahwa gugatan UU pilkada akan bernasib sama dengan gugatan UU pilpres  

Dan ini belum termasuk ada dua gugatan yang belum diregister untuk diajukan dalam persidangan. Semoga melalui permohonan atau gugatan yang dilakukan melalui Mk mendapatkan keputusan yang adil untuk #saveKPPS, #saveKonstitusi, #savePemda, #savePilkada dan #saveSinabung. Keputusan yang adil akan membawa pilkada yang lebih bermartabat dan berkualitas dalam memilih pemimpin di daerah yang amanah.



Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar