8 gugatan UU Pilkada di MK menunggu Sidang Putusan

Cepat tidak ada yang dikejar, lambat tidak ada yang ditunggu.

Babak Baru 8 gugatan UU pilkada di MK tinggal menunggu Jadwal sidang Pembacaan Putusan. Ke-8 gugatan UU pilkada ini adalah perkara no 33, 34, 37, 38, 42, 46, 49 dan 51/PUU-XIII/2015. Ke-8 gugatan UU pilkada di MK merupakan bagian dari 15 Gugatan UU Pilkada di MK menggoyang pilkada serentak.
8 gugatan UU Pilkada di MK menunggu Sidang Putusan

Tanggal 21 Mei 2015 ke-8 gugatan UU Pilkada tersebut sidang secara bersama-sama yang dilakukan secara marathon. Seyogyanya sidang ini adalah sidang terakhir yang dilakoni oleh ke-8 gugatan UU Pilkada tersebut. Nyatanya pemohon no 33, 34, 37 dan 49 masih mengajukan ahli untuk memperkuat permohonan. Persidangan pemohonan no 33, 34, 37 dilakukan tanggal 26 mei 2015, sementara permohonan no 49 dilakukan 4 Juni 2015. Namun selesai persidangan tanggal 26 Mei 2015 ke 8 gugatan UU Pilkada diminta untuk menyiapkan kesimpulan persidangan pertanda persidangan telah selesai.

Pembacaan keputusan terkait gugatan UU pilkada sangat mendesak mengingat pendaftaran Calon Gubernur, Bupati dan Walikota telah dimulai pada pertengahan bulan Juni 2015, tepatnya tanggal 18. Namun hingga berganti bulan ke Juli, belum ada kejelasan tentang sidang pembacaan keputusan tentang gugatan UU pilkada. Hal ini berarti telah terjadi pengabaian hak warga Negara untuk bersamaan kedudukannnya dalam hukum dan pemerintahan. Save konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak warga Negara.

Penulis selaku pemohon no 46/PUU-XIII/2015 telah mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang diluar perhitungan. Sebagai pemohon kita tidak mungkin memaksa MK untuk memutuskan secara cepat dan terburu-buru. Oleh karena itu pemohon telah mengingatkan MK melalui provisi agar majelis hakim mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan KPU-RI untuk menghentikan atau setidak-tidaknya menunda tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan mengingat MK memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam UU MK. Demikian juga putusan seperti ini telah pernah dikeluarkan MK terkait kasus hukum yang melibatkan komisioner KPK Bibit dan Candra.

Namun MK mempunyai sikap untuk memprioritaskan perkara pilkada ini, sehingga putusan sela tidak diperlukan. Semoga Hakim MK dalam berlaku adil dan bijaksana walaupun Bulan sudah berganti menjadi bulan juli dan Pintu pendaftaran calon Gubernur, Bupati dan walikota melalui jalur perseorangan telah ditutup. Terkait hal ini pepatah Cepat tidak ada yang dikejar, lambat tidak ada yang ditunggu mungkin bisa menjadi pegangan. Karena pada dasarnya semua yang terjadi dan akan terjadi adalah kehendak Yang Maha Berkuasa. Tugas kita sebagai mahluknya adalah berdoa dan berikhtiar.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar