Berita hari ini : Kepastian PNS dapat Calon Kdh akan diputus MK

Tepat Pukul 9.30 WIB (8/7/2015), Mahkamah Konstitusi akan bersidang pengucapan putusan terkait Kepastian PNS dapat  Calon Kdh. Putusan akan memutus ketentuan yang mengharuskan PNS mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai calon Kdh baik Calon Gubernur maupun Bupati dan walikota. Ada dua UU yang mengharuskan PNS mengundurkan diri baik secara jabatan maupun pekerjaan yaitu UU ASN No 5 Tahun 2014 dan UU Pilkada No 8 Tahun 2015.

Putusan yang dibacakan hari ini terkait dua  permohonan yaitu  Perkara  No 41/PUU-XII/2014 oleh 1. Rahman Hadi; 2. Genius Umar; 3. Empi Muslion; dkk dan Perkara No 56/PUU-XII/2014 oleh Eduard Nunaki. Perkara ini memohon pengujian UU ASN No 5 Tahun 2014 Pasal 119 dan 123 ayat(3).

Pada jam yang sama besok (9/7/2015) MK juga akan memutus pokok perkara yang sama atas uji UU Pilkada No 8 Tahun 2015 dan UU ASN No 5 Tahun 2014. Untuk Perkara terhadap UU ini juga diajukan 2 pemohon yaitu perkara no 46/PUU-XII/2015 oleh Afdoli dan perkara no 49/PUU-XIII/2015 oleh 1. Fredik Lukas Benu; 2. Deno Kamelus, dkk.
Kepastian PNS dapat  Calon Kdh akan diputus MK

Hari ini Mk juga akan memutus ketentuan larangan mencalon sebagai KDh bagi keluarga Petahana dan Ketentuan Anggota Legislatif yang hanya memberitahukan Pencalonannya sebagai KDh. Oleh karenanya ada 7 perkara yang akan dibacakan MK pada hari ini.

Semoga putusan yang diambil dapat memberi kebaikan bagi semua pihak, masyarakat dan negara.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar