Berita Hari ini : MK kembali Putuskan Gugatan UU Pilkada

Hari ini (9/7/2015) kembali MK akan melaksanakan sidang pengucapan putusan terkait permohonan pengujian UU Pilkada dan UU ASN. Kemarin MK juga telah bersidang mengucapkan putusan terkait UU yang sama. Lihat berita Kepastian PNS dapat Calon Kdh akan diputus MK



Sidang yang direncanakan pukul 09:30 WIB akan membacakan putusan terhadap 7 (tujuh) perkara yaitu :

  1. Nomor 42/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon 1. Jumanto; 2. Fathor Rasyid, melalui kuasa hukum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2015., menggugat ketentuan Syarat Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih Bagi Seseorang Yang Akan Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah;
  2. Nomor 46/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon Afdoli tanpa kuasa hukum/principal., menggugat 1. Uji Formil pembentukan UU no 8 2015 tidak sesuai konstusi; 2. Uji materil yang terdiri dari a. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bersama wakilnya bertentangan dengan Konstitusi b. Ketentuan keadilan antar calon dan diskriminasi calon PNS yang harus mundur dari pekerjaan dan jabatan c. Ketentuan dasar perhitungan dan jumlah persyaratan dukungan calon perseorangan
  3. Nomor 49/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon 1. Prof. Ir Fredik Lukas Benu,.M.Si,.Ph.D; 2. Dr. Deno Kamelus,.SH,.MH; 3. Prof. Drs. Mangadas Lumban Gaol,.M.Si,.Ph.D;4. Ir. I Wayan Mudita,.M.Sc,.Ph.D; 5. Prof.Dr. Simon Sabon Ola,.M.Hum; 6. Dr. Kotan. Y. Stefanus,.SH,.M.Hum;; 7. Sukardan Aloysius,.SH,.M.Hum; 8. Dr. Umbu Lily Pekuwali, SH., M.Hum. 9. Ishak Tungga,.SH,.M.Hum; 10. Dr. Dhey Wego Tadeus,.SH,.M.Hum; 11. Dr. Saryono Yohanes, SH, M.Hum; 12. Daud Dima Talo,.SH,.MA,.MH; 13. Darius Mauritsius,.SH,.M.Hum; 14. Bill Nope,.SH,.L.LM. tanpa kuasa hukum/principal, menggugat ketentuan Syarat Mengundurkan Diri Bagi Calon Kepala Daerah Yang Merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam UU No 8 tahun 2015 dan UU ASN;
  4. Nomor 51/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon 1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D; 2. Heriyanto, S.H.; 3. Ramdansyah, S.H. tanpa kuasa hukum/principal, menggugat ketentuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pengusungan Pasangan Calon oleh Partai Politik, Sanksi Pidana Penyalahgunaan Jabatan dalam Penyelenggaraan Pemilukada, Aturan Kampanye, serta Batasan Konflik Kepentingan dengan Petahana
  5. Nomor 58/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon 1. Mohammad Ibnu;2. Fahatul Azmi Bahlawi ;3. Octianus ; 4. Iwan Firdaus ; 5. Muhammad Rizki Firdaus melalui kuasa hukum Badrul Munir, S.Sg., SH., CL.A, dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2015. menggugat ketentuan Kualifikasi Selisih Perolehan Suara Peserta Pemilihan Kepala Daerah Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
  6. Nomor 70/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon Sukri I. H. Moonti, S.H., M.H melalui kuasa hukum Bambang Suroso, S.H., M.H. menggugat ketentuan Syarat Mengundurkan Diri Bagi Calon Kepala Daerah yang Merupakan Pegawai Negeri Sipil
  7. Nomor 73/PUU-XIII/2015 diajukan pemohon 1. Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), diwakili oleh Fadli Nasution, S.H., M.H.2. Irfan Soekoenay, S.H., M.H melalui kuasa hukum Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Mhd. Taufik Umar Dhani Harahap, S.H., Herdiansyah, S.H., M.H. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015 menggugat ketentuan Syarat Jumlah Perbedaan Suara dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Semoga Hakim dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana untuk kebaikan Indonesia.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar