Giliran MK Minta Revisi UU Pilkada

Gelombang permohonan revisi UU pilkada kembali naik kepermukaan. Tentu Anda yang mengikuti perkembangan #Pilkadaserentak dan #saveKonstitusi melalui uji UU pilkada telah mengetahui gelombang permitaan revisi UU Pilkada. sebelumnya atas nama warga negara ramai-ramai mengajukan permohonan atau gugatan UU Pilkada. Setidaknya ada 15 gugatan telah mengajukan gugatan di MK yang menguji 13 ketentuan UU pilkada baik formil maupun materil . 8 gugatan diantaranya telah menyelesaikan persidangan dan tinggal menunggu jadwal pembacaan putusan MK.

Setelah itu ada keinginan beberapa fraksi di DPR yang menginginkan adanya revisi terbatas pada UU Pilkada. Namun hal ini seperti masih menemui jalan buntu karena pemerintah dalam hal ini Presiden menolak untuk melakukan revisi UU Pilkada.

Namun dalam  rapat konsultasi gabungan di DPR membahas pilkada serentak kembali terungkap usul untuk revisi. Dimana sekarang Giliran MK Minta Revisi UU Pilkada. "Dari simulasi yang kita lakukan beberapa cara terkait penyelesaian sengketa pilkada sangat tidak memungkinkan waktu yg diberikan," ujar Anwar di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2015).Anwar menambahkan, jika dalam waktu 45 hari diberikan waktu maka penyelesaian perkara sengketa pilkada hanya 30 menit perhari. Untuk itu, ia meminta agar adanya revisi UU no 24 tahun 2003 tentang MK.  (Berita Teropongsenayan)

Melalui berita yang dikutip tersebut tidak disebutkan bahwa Wakil Ketua MK meminta Revisi UU Pilkada. Namun seperti kita ketahi bahwa aturan tentang penyelesaian perselisihan pilkada dalam waktu 45 hari ada dalam UU pilkada. tepatnya dalam pasal 157 ayat (8) UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015.

Sebagaimana kita ketahui Rapat tersebut adalah persiapan pilkada lanjutan. Rapat tanggal 6 Juli 2015 ini. "Rapat konsultasi ini merupakan lanjutan rapat pada 25 Juni 2015, ketika itu DPR meminta pemerintah melakukan persiapan pilkada yang lebih matang," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat tersebut di Gedung DPR, Jakarta, (berita antaranews). Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua MK Anwar Usman, Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang dilaksanakan ini di pimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. 

Dalam Rapat tersebut kembali terungkap persiapan yang belum matang. Polri Kembali menyampaikan kekurangan anggaran pengamanan, demikian juga bawaslu juga menyampaikan anggaran pengawasan yang belum teralisasi. Bahkan Nasrullah komisoner Bawaslu meminta Mendagri agar menegur daerah yang belum menyediakan anggaran pengawasan. (berita kompas)
Giliran MK Minta Revisi UU Pilkada rapat konsultasi

Baru persoalan anggaran, kembali pilkada dalam bayang-bayang penundaan. kita tidak dapat menutup mata tentang persiapan yang belum matang dari segi persiapan penyelenggara dan pendukung. Demikian juga kita belum pernah melihat kesiapan masyarakat di daerah yang jadwal pilkadanya dimajukan siap untuk menerima pilkada serentak yang pertama ini. Hal ini juga diingatkan Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum PBB bahwa Pilkada serentak tidak perlu dipaksakan tahun ini. (berita lintas24)

Belum lagi aspek legalitas Pilkada serentak yang saat ini bergulir di MK. Bukan tidak mungkin UU Pilkada yang dijadikan dasar penyelenggaraan pilkada serentak cacat hukum. Lihat Pilkada bakal tersandung uji formil . Semoga Hakim MK dapat berlaku adil dan bijaksana.

Lets #SaveKonstitusi


Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar