Model Permohonan Pengujian UU di MK

Secara Umum Pengujian UU terhadap konstitusi terbagi atas 2 model yaitu :
  1. Uji Formil yaitu permohonan pengujian berkaitan dengan pembentukan UU. Jika dikabulkan hakim MK maka Uji Formil berakibat pada pembatalan UU secara keseluruhan.
  2. Uji Materil yaitu permohonan pengujian berkaitan dengan materi UU atau pasal-pasal substansi yang di uji. Jika dikabulkan hakim MK maka Uji materil berakibat pada pembatalan UU sesuai materi muatan ayat, pasal atau bagian UU yang dimohonkan untuk diuji.
Model Permohonan Pengujian UU di MK

Pembagian Uji Formil dan materil tersebut secara tegas baru muncul dalam Perubahan UU MK uu No 8 Tahun 2011 yaitu Pasal 51A ayat (3), (4) dan (5) yaitu:

(3) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengabulkan Permohonan pemohon;b. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; danc. menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: 
a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Dalam pelaksanannya permohonan uji formil dibatasi oleh waktu dimana mengacu pada Putusan No. 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, MK telah memberikan batasan waktu 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai tenggat untuk mengajukan pengujian formil. Sedangkan uji materil dapat dilakukan kapan saja sepanjang materi yang dimohonkan untuk diuji belum pernah diujikan sebelumnya atau menggunakan batu uji yang berbeda.

Dalam Kasus UU Pilkada No 8 Tahun 2015 cukup mendapat respon warga yang tinggi dengan terdaftarnya lebih 15 Gugatan UU Pilkada di MK menggoyang pilkada serentak. Diantaranya ada pengajuan Uji Formil UU dan uji materil  UU Pilkada No 8 Tahun 2015. Ada dua gugatan UU pilkada yang mengajukan uji formil dan menguat dengan adanya dugaan pasal siluman dalam UU Pilkada tersebut.

Semoga Pengujian UU dapat menjadi sarana hak warga untuk memperjuangkan hak-haknya yang terabaikan oleh pembuat UU sepanjang dalam koridor konstitusi.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar