Perubahan UU Pilkada akibat salah Ketik ?

Aneh mungkin jika ada ungkapan salah ketik pada UU. Jika salah ketik terjadi pada tulisan ini mungkin wajar ya. Konsep sendiri, ketik sendiri, upload sendiri, sebarin sendiri. Namun mungkinkah kesalahan ketik dapat terjadi pada sebuah produk UU. Namanya Produk manusia, wajarlah ada kesalahan, namanya Manusia, makhluk yang penuh salah dan khilaf. 
Perubahan UU Pilkada akibat salah Ketik ?

Inilah fakta yang terjadi pada UU Pilkada no 1 Tahun 2015 sebagai pengesahan Perppu No 1 Tahun 2015. Kita ketahui bahwa UU pilkada no 1 Tahun 2015 telah memilih Gubernur, Bupati dan walikota secara tunggal sesuai dengan konstitusi. Namun dalam pasal 40 UU No 1 Tahun 2015 masih terdapat 2 kata “Pasangan Calon”, tepatnya di ayat (2) dan (3). 

Dan menjadi lebai ketika kesalahan ketik pada 2 ayat tersebut dijadikan alasan sebagai untuk merubah UU Pilkada. (lihat berita atau pencarian Google tentang UU Pilkada masih memuat kata pasangan calon. UU Pilkada menjadi berubah, Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota yang awalnya tunggal dirubah menjadi berpasangan secara paket bersama wakilnya. Padahal UUD 1945 dalam pasal 18 ayat (4) jelas menyatakan yang dipilih secara demokratis adalah hanya Gubenur, Bupati dan walikota. dengan perubahan ini menjadikan UU Pilkada No 8 Tahun 2015 Lain judulnya lain isinya.

Jika kita mau jujur dengan kesalahan ketik pada pasal 40 ayat (2) dan (3) UU No 1 Tahun 2015 yang masih memuat 2 kata “Pasangan Calon” seharusnya ini saja yang direvisi menjadi “calon”. Bukannya malah mengganti kata “Calon menjadi Kata Pasangan Calon. Dan Norma UU yang memilih Calon Gubenur, Bupati dan walikota secara tunggal menjadi memilih Pasangan Calon Gubenur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan walikota/wakil Walikota. 

Kog bisa Anda yakin bahwa bahwa terjadi salah ketik pada kata Pasangan Calon dan bukan sebaliknya pada kata calon?

Jika ini yang menjadi pertanyaan, mari sama kita lihat UU Pilkada No 1 Tahun 2015. Didalam UU pilkada tersebut bahwa :
  1. Kata Pasangan Calon hanya terdapat di dalam Pasal 40 sementara kata Calon digunakan hampir dikeseluruhan Pasal.
  2. Kata “Pasangan Calon” hanya disebutkan 2 kali, sementara kata”Calon” disebutkan sebanyak ±534 kali adalam UU Pilkada.
  3. Kata “Pasangan Calon” terdapat dalam pasal 40 tepatnya di ayat (2) dan (3), sementara coba lihat diayat (1) dan ayat (4) nya masih tepat menggunakan kata “calon”. Sedangkan ayat (2) dan ayat (3) mengacu kepada ayat (1).
Dari uraian tersebut jelas bahwa tidak adil jika UU Pilkada dirubah, seharusnya cukup revisi. Bukan merubah Pemilihan Calon Gubenur, Bupati dan walikota secara tunggal dirubah menjadi Pemilihan Pasangan Calon Gubenur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan walikota/wakil Walikota. Tidak wajar jika Perubahan UU Pilkada hanya akibat salah Ketik ? 

Akibat perubahan yang dilakukan karena salah ketik menyebabkan Ketidakkonsistenan UU NO 8 TAHUN 2015 antara judul dengan isi dapat menimbulkan pertentangan antara keduanya dan ketidakpastian hukum. Hal ini seyogyanya harus dihindari dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara yang berdasarkan hukum.

Semoga MK dapat mengambil keputusan yang adil dan bijak sana untuk #saveKPPS, #saveKonstitusi, #savePemda, #savePilkada dan #saveSinabung terhadap gugatan UU pilkada di MK



Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar