Pilkada serentak 2015 bakal tersandung 2 Uji Formal UU Pikada ?

Anda tentu telah mengetahui bahwa Pilkada serentak 2015 pada 9 desember 2015 akan digelar untuk pilkada 9 Propinsi dan 260 Kabupaten kota. Segala persiapan telah dilakukan dan tahapan telah berjalan menuju pilkada serentak. Anda juga mungkin telah memahami bahwa pilkada serentak selalu dalam bayang-bayang penundaan. Namun pemerintah dan penyelenggara meyakinkan bahwa pilkada serentak 2015 dapat tetap berjalan sesuai jadwal 9 desember 2015. 
Pilkada serentak 2015 bakal tersandung 2 Uji Formal UU Pikada ?

Namun tahukah kita bahwa 2 uji formal UU pilkada yang dilakukan oleh pemohon no 46 dan 51/PUU-XIII/2015 dapat membatalkan pilkada serentak. Hal ini dimungkinkan melalui perjuangan di MK terkait UJi formil terhadap UU Pilkada No 8 Tahun 2015 sebagai dasar pilkada serentak. ( Lihat : Model Permohonan Pengujian UU di MK). Pemohon 46 dan 51 menyakini bahwa pembentukan UU Pilkada no 8 Tahun 2015 tidak memenuhi ketentuan sesuai kontitusi. UU pilkada yang melanggar konstitusi tentu berakibat buruk bagi masa depan Negara yang berdasarkan pada hukum. Sebagai bentuk pengawalan konstitusi melalui Save Konstitusi, Save Pilkada serentak dilakukan melalui uji formil UU Pilkada di MK. 

Adapun Kedua uji formil terhadap UU Pilkada yang saat ini sedang dalam pembahasan menuju sidang pembacaan putusan : 
  1. Terkait ketentuan UU No 8 tahun 2015 harus disertai naskah akademik, tidak konsisten antara judul adan isi serta tidak selaras dengan pemilu nasional oleh pemohon no 46/PUU-XIII/2015. Lihat Dibalik Cerita pengajuan Uji Formil UU Pilkada dan tulisan Save Konstitusi melalui uji formil UU Pilkada.
  2. Terkait ketentuan Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memiliki cacat formil karena terdapat ketentuan yang belum pernah diimplementasikan, Materi muatan tidak pernah dibahas dan disetujui dalam rapat paripurna DPR, serta tidak mencantumkan undang-undang terkait lainnya termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memperbaiki cacat materiil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pemohon no 51/PUU-XIII/2015 Lihat Uji Formil UU Pilkada dimata Mantan Pengawas Pemilu
Selain alasan uji formil para pemohon tersebut, bahwa Pilkada serentak 2015 bakal tersandung diperkuat dengan fakta persidangan bahwa adanya dugaan Pasal siluman atau Pasal palsu yang diseludupkan dalam UU Pilkada.

Namun benarkah Pilkada serentak 2015 bakal tersandung 2 Uji Formal UU Pikada ? tentu pertanyaan ini akan kembali ke majelis Hakim MK, Kita hanya dapat menganalisa berdasarkan fakta dan alasan-alasan yang ada. Apakah keputusan gugatan UU Pilkada bernasib sama dengan gugatan UU pilpres yang dikabulkan namun digantung? Siapa yang mau digantung yaa.. sakitnya tuch disini..? Lihat Samakah nasib Gugatan UU Pilkada dengan UU Pilpres di MK ? semoga Hakim MK dapat berlaku adil dan bijaksana serta independen dalam mengambil keputusan terkait gugatan UU pilkada.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar