Samakah nasib Gugatan UU Pilkada dengan UU Pilpres di MK ?

Menarik memang keputusan MK tahun 2014. Dimana Permohonan Effendi Ghazali dalam gugatan UU Pilpres dikabulkan oleh MK. Putusan MK no 14/PUU-XI/2013 mengabulkan pemilu serentak yang menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2019.

Putusan yang didasarkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 26 Maret 2013 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, dengan hakim anggota Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman. Namun putusan baru dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, 23 Januari 2014, dengan ketua MK yang sudah berganti yaitu Hamdan Zoelva.

Putusan mk ini bermakna bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan legislatif secara terpisah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Namun pelaksanaan Pemilu serentak baru dilakukan pada pemilu 2019. Penangguhan ini merujuk Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 026/PUU-III/2005. Disamping itu MK mempertimbangkan bahwa diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan.


Lalu bagaimana dengan Gugatan UU Pilkada saat ini ?
8 gugatan UU pilkada telah menyelesaikan persidangan di MK, termasuk gugatan UUPilkada di MK oleh penulis dengan no 46/PUU-XIII/2015 telah menyelesaikan persidangan. Proses persidangan ditutup penyampaian kesimpulan persidangan tanggal 1 Juni 2015. Namun hingga akhir bulan juni belum ada keputusan terkait gugatan UU pilkada. Padahal tanggal 11 Juni 2015 pintu pendaftaran Calon Gubernur perseorangan telah ditutup, sedangkan tanggal 18 Juni penutupan pendaftaran untuk calon Bupati dan walikota dari jalur perseorangan. 
Samakah nasib Gugatan UU Pilkada dengan UU Pilpres di MK

Keadaan ini berarti telah terjadi pengabaian terhadap hak-hak warga Negara dalam berpatisipasi dan hukum dan pemerintahan sebagaia amanat UUD 1945 pasal 28J. Padahal dalam permohonan 46/PUU-XIII/2015 dari bulan Maret 2015 telah mengingatkan melalui provisi agar MK memutuskan putusan sela yang memerintahkan KPU-RI untuk menghentikan atau setidak-tidaknya menunda tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.

Berpikir positif bahwa masih ada gugatan UU Pilkada yang baru dan masih menjalani persidangan. Termasuk gugatan Fajroel dkk (lihat Akhirnya GNCI turun tangan menggugat UU Pilkada) yang memasuki sidang ke-3 tanggal 29 Juni 2015. Dan Setidaknya ada 5 gugatan UU Pilkada yang masih bersidang di MK yaitu no 58, 60, 70, 71 dan 73/PUU-XIII/2015.

Namun Perlu diingat bahwa gugatan UU Pilkada dan UU Pilpres di MK adalah dua hal yang berbeda. Gugatan UU Pilkada di MK tidak hanya meliputi uji materi, termasuk uji formil. Uji Formil UU adalah uji terhadap proses pembentukan UU yang tidak sesuai dengan konstitusi. Uji Formil hanya dapat dilakukan dalam 45 hari setelah UU yang digugat di undangkan oleh Presiden. Dan Uji Formil juga membawa dampak pada pembatalan UU yang digugat secara keseluruhan. Secara singkat dasar pengajuan uji formil UU Pilkada dapat dilihat dalam tulisan UU Pilkada disinyalir dibentuk tanpa naskah akademik, dan dugaan penyeludupan Pasal Palsu dalam UU Pilkada.

Demikian juga kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan walikota tidak se-urgen kekosongan jabatan presiden/wapres. Kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan walikota dapat dilakukan oleh pemerintah atasan. Pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahan di daerah dengan baik. Berbeda halnya dengan kekosongan jabatan Presiden dan Wapres yang sangat vital. Oleh karena pilkada serentak dimulai stelah tahun 2015 sangat dimungkinkan, bahkan pengunduran jadwal akan membawa pada kebaikan bagi pemerintah, penyelenggara dan masyarakat sendiri.

Semoga hal ini dapat menjadi pembuka mata hati kita bahwa ada sesuatu dalam UU Pilkada sehingga warga negara ramai-ramai mengguggat UU pilkada. Adakah sesuatu yang salah dalam UU Pilkada, benarkah Revisi UU Pilkada hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan negeri?

Melalui singkatan KPPS untuk mewakili persoalan dalam konstitusi, Pemerintah Daerah, Pilkada serentak dan Sinabung. Kita berusaha belajar memahami persoalan konstitusi, pemerintahan Daerah, pilkada dan sinabung. Pinjam Hastagnya twitter, pembahasan KPPS menjadi #saveKPPS, #saveKonstitusi, #savePemda, #savePilkada dan #saveSinabung.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar