Save Konstitusi melalui uji formil UU Pilkada

Harus kita akui bahwa perjalanan UU pilkada cukup Dramatis Lihat Perjalanan Panjang Berliku UU Pilkada. Dari Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota yang akan dikembalikan kepada DPRD, yang kemudian di Perppu oleh Presiden SBY. Dengan pergulatan panjang perppu akhirnya diterima DPR dan disahkan menjadi UU No 1 Tahun 2015 dengan opsi segera dilakukan revisi. 

Hasilnya dalam tempo 9 hari, DPR memutuskan untuk merevisi UU Pilkada. Dan dalam tempo 7 hari kerja dan 3rapat, UU pilkada berhasil direvisi dan disahkan menjadi UU no 8 Tahun 2015. Revisi ini menjadikan KPU yang sebelumnya telah membuat draf PKPU harus membuat draf PKPU yang baru menyesuaikan dengan revisi UU Pilkada dari UU no 1 Tahun 2015 menajdi UU No 8 Tahun 2015. Mengingat yang menjadi gugatan UU Pilkada di MK adalah UU no 8 Tahun 2015 sebagai UU pilkada yang terbaru, terakhir dan berlaku, maka UU inilah menjadi pokok permohonan atau gugatan di MK.
Save Konstitusi melalui uji formil UU. Pilkada tanpa wakil Gubernur, Bupati dan walikota

Sebelumnya mengapa muncul semangat Save Konstitusi melalui uji formil UU Pilkada mari kita perjelas terlebih dahulu! Apakah benar UU No 8 Tahun 2015 adalah revisi UU No 1 tahun 2015?

Bila anda ikuti pemberitaan sekitar awal bulan Februari 2015, maka anda tentu mengetahui bahwa kata revisi menjadi kata biasa terdengar disampaikan oleh para politisi, pengamat, pemerintah dan anggota legislatif. 

Namun benarkah UU No 8 Tahun 2015 adalah revisi UU No 1 tahun 2015? Ternyata tidak, dimana UU no 8 Tahun 2015 berjudul Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lihat UU Pilkada : sekedar Revisi atau Perubahan?

Ada perbedaan jelas antara revisi dan perubahan. Perubahan sudah tentu revisi, namun revisi belum tentu perubahan. Perubahan UU Pilkada tidak dapat dikatakan revisi karena secara jauh telah merubah norma-norma utama UU pilkada sebelumnya. Lihat 13 Norma UU pilkada yang berhasil dirubah. Padahal dalam rencana awal yagn disampaikan, ada 10 poin perubahan UU Pilkada.

Oleh karena itu Save Konstitusi melalui uji formil UU Pilkada ini sebagai tulisan yang mengangkat topik permohonan 46/PUU-XIII/2015 di MK yang menyatakan bahwa pembentukan UU Pilkada no 8 Tahun 2015 tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU sesuai konstitusi karena :

1. Permohonan 46/PUU-XIII/2015 dan perbaikannya diajukan masih dalam waktu yang diperbolehkan yaitu 45 hari setelah UU Pilkada no 8 disahkan dan diundangkan.

2. UU Pilkada No 8 Tahun 2015 tidak sekedar merevisi namun merubah norma UU pilkada sebelumnya bahkan ikut dirubah norma utamanya yaitu :

a. Norma peserta yaitu Gubernur, Bupati dan walikota yang dipilih secara tunggal dirubah menjadi berpasangan dengan wakilnya sehingga menjadi bertentangan dengan konstitusi.
b. Norma Prosedur pemilihan yaitu menghapus uji publik sebagai tahapan utama dalam UU pilkada sebelumnya
c. Norma Persyaratan peserta yaitu penambahan persyaratan sebagai calon Gubernur, Bupati dan walikota dan menaikan jumlah persyaratan calon perseorangan

3. Alasan Perubahan UU Pilkada menjadi UU No 8 tahun 2015 tidak objektif karena UU pilkada sebelumnya yaitu UU no 1 Tahun 2015 disamping memuat kata “calon” juga masih ada kata “Pasangan calon”. Padahal kata “Pasangan calon” kita nilai hanyalah karena kesalahan redaksi atau kekhilafan dalam pengetikan. Lihat Perubahan UU Pilkada akibat salah Ketik ? Kata “Pasangan calon” hanya ada 2 kali disebut dalam 2 ayat yaitu pasal 40 ayat (2) dan (3). sementara dalam pasal yang sama ayat (1) dan (4) justeru disebutkan kata “calon”, demikian juga 534 kata “calon” yang hampir ada dalam setiap pasal.

4. UU Pilkada tidak konsisten dimana Judulnya berbeda dengan isinya. Berbahaya bagi masa depan perkembangan peraturan perundang-undangan. Lihat UU Pilkada : lain Judul Lain isinya

5. UU Pilkada dibahas dalam waktu 7 hari kerja dan dalam 3 rapat pembahasan. Oleh karenanya perubahan UU pilkada mmemunculkan kesan dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga berbahaya bagi masa depan Pilkada. Lihat Ada Apa ? Buru-Buru Pembahasan UU Pilkada.

6. Jadwal yang disusun dalam UU pilkada serentak kurang selaras dengan rencana pemilu Nasional serentak. Lihat Jadwal Pemilu Nasional dan Daerah seutuhnya.

7. Perubahan UU Pilkada diduga tidak memiliki dasar kajian akademik yang dituangkan adalam naskah akademik. Hal ini amanat UU PPP No 12 tahun 2011 pasal 43 ayat (3) bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR,Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Lihat Dugaan UUPilkada disusun tanpa kajian akademis


Disamping itu Save Konstitusi melalui uji formil UU Pilkada ini diperkuat juga oleh Uji Formil UU Pilkada oleh Penggiat Pemilu. 
Bahkan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2015 terungkap fakta persidangan adanya dugaan penyeludupan pasal palsu dalam UU Pilkada. Lihat Kontroversi Pasal Siluman dalam UU Pilkada.

Semoga hakim MK dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk save Pilkada dan Save Pemda.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar