Uji Formil UU Pilkada oleh Penggiat Pemilu

Cacat Formil dan Materil UU Pilkada juga membawa keresahan bagi penggiat Pemilu. Uji formil yang diajukan oleh Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D; Heriyanto, S.H.; dan Ramdansyah, S.H. tercatat dengan permohonan no 51/PUU-XIII/2015. Uji Formil UU Pilkada oleh Penggiat Pemilu ini merupakan salah satu dari 2 uji formil gugatan UU Pilkada di MK. Lihat Pilkada serentak 2015 bakal tersandung 2 Uji Formal UU Pikada ?
Uji Formil UU Pilkada oleh  Penggiat Pemilu

Adapun alasan yang dijadikan sebagai dasar Uji Formil UU Pilkada oleh Penggiat Pemilu adalah 
  1. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memiliki cacat formil karena terdapat ketentuan yang belum pernah diimplementasikan yaitu: 1) Pemilihan tidak berpaket menjadi Pemilihan secara Paket atau Berpasangan; 2) Uji Publik dihapuskan; 3) Pilkada dilakukan satu putaran (suara terbanyak sebagai pemenang); 4) Syarat Dukungan Calon Perseorangan ditingkatkan; 5) Penyelesaian Sengketa Hasil oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus Pemilihan; 6) Pilkada serentak 3 Gelombang yakni: Desember 2015; Februari 2017; dan Juni 2018; serta 7) Kekosongan Kepala Daerah diisi oleh Penjabat Kepala Daerah sesuai UU ASN;
  2. Materi muatan tidak pernah dibahas dan disetujui dalam rapat paripurna DPR, serta tidak mencantumkan undang-undang terkait lainnya termasuk putusan Mahkamah Konstitusi;
  3. Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memperbaiki cacat materiil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
Berdasarkan alasan diatas terlihat bahwa ada beberapa alasan yang sama dengan uji formil dalam permohon no 46/PUU-XIII/2015 yaitu Pemilihan tidak berpaket menjadi Pemilihan secara Paket atau Berpasangan; Uji Publik dihapuskan; Syarat Dukungan Calon Perseorangan ditingkatkan; Pilkada serentak 3 Gelombang yakni: Desember 2015; Februari 2017; dan Juni 2018;. Oleh karena kedua penguji formil UU Pilkada hampir kesamaan pandangan UU Pilkada. 

Semoga hal ini dapat dapat saling menguatkan untuk memperlihatkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam UU Pilkada. UU pilkada harus mampu mendorong kearah pemilihan yang lebih demokratis. Pilkada Demokratis Bukan Semata Karena dipilih langsung Rakyat. 

Namun jauh lebih dalam aturan dalam UU Pilkada harus berlaku adil bagi masing-masing calon. Lets SaveKonstitusi melalui perbaikan UU pilkada. Semoga Hakim MK dalam berlaku adil dan bijaksana dalam memutus gugatan UU pilkada.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar