Pilkada I 2015 Tahun Kejayaan para Incumbent

Fenomena menarik dalam ajang pilkada di negeri kita ini. Pilkada langsung oleh rakyat yang dimulai Tahun 2005 an memunculkan banyak fenomena menarik untuk dibahas. Tidak dipungkiri bahwa munculnya fenomena dalam pilkada ini tidak lepas dari perubahan peraturan perundang-undangan tentang pilkada. 

Puncak hiruk pikuk perubahan peraturan perundang-undangan terjadi di tahun 2014 sampai 2015. Perubahan Undang-undang begitu cepat dan drastis. Tidak heran jika Tahapan yang sudah disepakati menjadi molor waktu pelaksanannya. Serba ketidakpastian baik dari aturan pelaksanaan sampai aktu penyelenggaraan yang terkesan dipaksakan menyebakan fenomena baru. Fenomena baru tersebut adalah munculnya kembali kedigdayaan incumbent dalam pilkada (tak) serentak 2015.

Seperti kita ketahui bahwa Awal penyelenggaran dari tahun 2005 hingga tahun 2012 an. Pilkada sulit diprediksi, karena kerap memunculkan wajah baru. Incumbent belum tentu menjadi pemenang dalam pilkada. Kelebihan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki kurang dapat menghalang laju petarung baru untuk kemenangan pilkada.

Setelah 7 tahun berjalan, perubahan mulai pelan terjadi incumbent mulai kembali menampak taringnya sebagai penguasa ajang pilkada. Tahun 2013 atau menjelang pemilihan legislatif 2014, incumbent mulai tak mudah untuk digoyahkan. Puncaknya kejayaan para incumbent dapat dilihat pada pilkada (tak) serentak Gubernur Bupati Walikota Tahun 2015.

Hal ini dipicu salah satunya adalah ketidakjelasan aturan yang berlaku hingga menjelang pilkada. Keuntungan incumbent dalam peraturan pilkada yang baru cukup memberikan kontribusi pemenangan pilkada. Jadwal pilkada yang juga terkesan dipaksakan terlaksana di tahun 2015 menjadi kunci permainan. 

Hal ini yang sempat menjadi kekhawatiran sehingga penulis juga ikut menggugat UU pilkada di MK. Memang hasilnya dikabulkan sebagian, namun jauh dari perkiraan. Hal ini mengingat esensi gugatan adalah ketidakseimbangan para kandidat. Ada ketidakadilan dalam start awl masing-masing calon. Incumbent memiliki keuntungan lebih sebagai kandidat calon. Padahal tanpa diberi kelebihan oleh undang-undang, incumbent tetap selalu menjadi perhatian kandidat lain.

Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran bagi pilkada serentak gelombang kedua bulan februari 2017. Jangan sampai ketidakjelasan aturan kembali berulang. Dan sepertinya hal ini bakal terjadi kembali. Kita lihat ada wacana untuk kembali merevisi UU pilkada, namun hingga hari ini kita belum melihat pergerakannya. 

Kita tidak antipati jika incumbent kembali duduk sebagai pejabat terpilih karena prestasinya. Namun kita tidak rela jika incumbent duduk kembali karena rekayasa dan membodohi masyarakat serta merugikan negara.

Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan incumbent merajai pilkada seretak 2015, namun untuk awal pembuka tulisan ketidak jelasan aturan adalah sumber awalnya dan harus menjadi perhatian. Insya Allah dilain kesempatan dibahas lebih komplit.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar