Surat Terbuka Revisi UU Pilkada


Pelaksanaan pilkada serentak Tahap I Tahun 2015, telah memberikan pelajaran berharga bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kesejahteraan keadilan dan kemakmuran masyarakat seakan menjadi nomor dua setelah kepentingan kemenangan pilkada. Walaupun survei kepuasan publik dan elektabilitasnya rendah, para incumbent/ petahana dapat dengan mudah kembali terpilih. Panggung pilkada seakan ajang uji kemampuan para incumbent dalam meramu APBD, Birokrasi, Pengusaha, Media, Proyek dan Koneksi serta kekuasaan menjadi satu kekuatan untuk memenangkan dirinya. 

Fenomena berjayanya kembali para petahana atau incumbent disebagian besar daerah pilkada sudah diprediksi banyak pihak. Pemerintah dan DPR yang membatasi keluarga incumbent ikut dalam pilkada, namun terganjal di Mahkamah Kontitusi (MK). Begitu juga judical Review saya di MK 2015 juga dilatarbelakangi oleh ketidakadilan kedudukan para masing-masing calon Kepala Daerah (KDh) dalam pilkada. Tidak heran jika kemudian dibeberapa daerah muncul ketakutan untuk melawan incumbent, sehingga memunculkan wacana calon tunggal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini ada 3 usul revisi UU Pilkada dalam rangka memberikan rasa adil bagi para Calon KDh dan pilkada yang bermartabat dan demokrasi yang baik bagi kemajuan Bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Menambahkan sanksi yang tegas bagi KDh dan Pejabat yang menggunakan birokasi dan APBD untuk mobilisasi kemenangan pilkada bagi para Calon Gubernur/Bupati/Walikota dn merusak tatanan birokrasi (Pasal 71 dan Pasal 162)

2. Menambahkan pasal sanksi bagi Calon Gubernur/Bupati/Walikota yang melakukan kampanye adu domba antara partai politik, lembaga negara dengan masyarakat. (Pasal 69 huruf c)

3. Menghapus kata petahana/incumbent dengan membatasi para Gubernur/Bupati/walikota untuk mencalonkan diri sebagai Calon KDh di daerah yang sama. ( Pasal 7 poin s dan Pasal 70 Ayat (3))

Demikian hal ini disampaikan, untuk berjalannya demokrasi secara lebih bermartabat. Semoga para Bapak Ibu diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu dalam menjalankan amanahnya masing-masing.

NB .
Untuk Surat, Rincian Pasal yang perlu diubah atau diganti dapat dilihat dalam gambar.

Informasi terkait :
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah. contact : Sosmed Indonesia afdoli
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar